Jurnal Pustaka Cendekia Hukum dan Ilmu Sosial
Journal title : Jurnal Pustaka Cendekia Hukum dan Ilmu Sosial Initials : PCHS Frequency : 3 issues per Year Monthly : May, September, January E-ISSN : 2987-4475 Editor in Chief : Dr. Aminoel Akbar Novi Maimory Publisher : PT PUSTAKA CENDEKIA GROUP (NOMOR : AHU-012686.AH.01.30.Tahun 2023) Jurnal Pustaka Cendekia Hukum dan Ilmu Sosial is published by the PT PUSTAKA CENDEKIA GROUP (NOMOR : AHU-012686.AH.01.30.Tahun 2023) in helping academics, researchers, and practitioners to disseminate their research results. PCHS is a double blind peer-reviewed journal dedicated to publishing quality research results in the fields of Law and Social Science. All publications in the PCHS Journal are open access which allows articles to be available online for free without any subscription. Jurnal Pustaka Cendekia Hukum dan Ilmu Sosial is a national journal with e-ISSN: 2987-4475. Jurnal Pustaka Cendekia Hukum dan Ilmu Sosial publishes articles periodically three a year, in May, September, and January. Jurnal Pustaka Cendekia Hukum dan Ilmu Sosial uses Turnitin plagiarism checks, Mendeley for reference management and supported by Crossref (DOI) for identification of scientific paper.
Modernisasi Sekuler dan Krisis Identitas sebagai Akar Revolusi Iran 1979
The 1979 Iranian Revolution stands as a pivotal event in modern Islamic history, driven not only by political and economic factors but also by an identity crisis resulting from the Pahlavi Dynasty's secular modernization project. This study aims to analyze the relationship between secular modernization, the identity crisis within Iranian society, and the emergence of the revolution as a response to the state's cultural delegitimization. Utilizing a literature review method with a historical-analytical approach, data were gathered from relevant primary and secondary sources and analyzed qualitatively through historical interpretation to trace the causal links between modernization, the marginalization of religious institutions, and revolutionary mobilization. The findings indicate that the top-down, Western-oriented secular modernization initiated by the regime created social dislocation and a profound identity crisis. The secularization of public institutions, the marginalization of the ulama (clergy), and the penetration of Western culture weakened the cultural legitimacy of the Pahlavi regime. In this context, Islam was rearticulated by scholars and intellectuals as an ideology of resistance, capable of mobilizing diverse social groups into a revolutionary movement. In conclusion, the 1979 Iranian Revolution was not merely a consequence of political and economic failure, but also the result of a conflict between the state's secular modernization project and the religio-cultural identity of the people. These findings emphasize that modernization processes insensitive to a society's identity structures have the potential to trigger state delegitimization and the resurgence of political Islam.
Copyright (c) 2026 Jurnal Pustaka Cendekia Hukum dan Ilmu Sosial
Psikologi Idiolek: Erosi Kepemilikan Linguistik dalam Praktik Menulis dengan AI
Integrasi akal imitasi (AI) dalam praktik menulis melampaui isu integritas akademik dan menyentuh persoalan mendasar tentang standardisasi bahasa yang mengancam pembentukan identitas linguistik unik individu (idiolek). Melalui tinjauan literatur, artikel ini menganalisis bagaimana penyerahan tugas menulis kepada mesin mengikis ciri khas bahasa personal dan mengganggu proses pembentukan diri melalui bahasa. Tujuan penelitian ini adalah mengidentifikasi mekanisme psikologis yang menghubungkan penggunaan AI dalam menulis dengan homogenisasi dan erosi idiolek pada penulis dewasa, serta mengeksplorasi risiko kegagalan pembentukan idiolek pada individu yang terpapar AI sejak dini. Penelitian kualitatif dengan tinjauan literatur sistematis yang diperkaya analisis fenomenologis ini menggunakan data yang bersumber dari jurnal internasional (2013–2026) melalui Google Scholar, JSTOR, PsycINFO, dan ERIC. Kajian menunjukkan AI mendorong cognitive offloading substitutif yang menurunkan psychological ownership dan keterhubungan neural penulis terhadap teks. Dominasi pola LLM menyebabkan homogenisasi struktural yang menstandarisasi gaya bahasa. Meskipun AI meningkatkan skor kualitas tulisan secara signifikan, proses ini secara bersamaan mengikis idiolek yang ada pada dewasa, sedangkan pada remaja, hal ini mencegah munculnya idiolek dan menginterupsi pembentukan identitas naratif. Kesimpulan menunjukkan bahwa persoalan idiolek di era AI merupakan masalah psikologis yang menyentuh fondasi pembentukan diri. Penulis dan pendidik perlu mempertimbangkan secara kritis implikasi jangka panjang dari ketergantungan pada AI dalam menulis. Disarankan penerapan prinsip Responsible AI, yaitu menulis draf mandiri sebelum menggunakan AI, untuk menjaga autentisitas dan kedaulatan linguistik individu.
Konsep Hak Asasi Manusia Dalam Islam (Analisis Pemikiran Muhammad Abduh dan Relevansinya bagi Hukum Ketatanegaraan Modern)
Hak asasi manusia (HAM) merupakan konsep fundamental dalam sistem hukum modern yang menekankan perlindungan terhadap martabat manusia, kebebasan individu, dan persamaan di hadapan hukum. Walaupun sering dianggap sebagai produk pemikiran Barat modern, sejumlah prinsip HAM sebenarnya memiliki kesesuaian dengan nilai-nilai yang terdapat dalam ajaran Islam. Salah satu tokoh penting yang berupaya mengintegrasikan nilai-nilai Islam dengan modernitas adalah Muhammad Abduh (1849–1905). Artikel ini bertujuan menganalisis konsep hak asasi manusia dalam pemikiran Muhammad Abduh dan mengkaji relevansinya terhadap sistem hukum ketatanegaraan modern. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif melalui metode studi kepustakaan (library research). Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemikiran Muhammad Abduh mengenai kebebasan berpikir, persamaan manusia, dan keadilan sosial memiliki kesesuaian dengan prinsip-prinsip HAM modern. Selain itu, konsep maqaṣhid al-syari‘ah juga menunjukkan bahwa perlindungan terhadap agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta merupakan dasar normatif bagi pengakuan hak-hak manusia dalam Islam. Analisis komparatif dengan teori HAM Barat seperti John Locke dan Jean‑Jacques Rousseau menunjukkan adanya kesamaan dalam aspek perlindungan kebebasan dan legitimasi pemerintahan berbasis masyarakat. Dalam konteks Indonesia, nilai-nilai tersebut juga sejalan dengan prinsip-prinsip yang terkandung dalam Undang‑Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menjamin perlindungan hak asasi manusia.
Mobilisasi Politik Caleg Terpilih PDI Perjuangan Pada Pemilihan Umum Legislatif 2024 di Kota Kupang
Pemilihan Umum Legislatif merupakan sarana penting dalam demokrasi untuk menentukan wakil rakyat di lembaga legislatif. Keberhasilan calon legislatif dalam pemilu sangat dipengaruhi oleh strategi mobilisasi politik yang digunakan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis mobilisasi politik calon legislatif terpilih Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI Perjuangan) pada Pemilihan Umum Legislatif Tahun 2024 di Kota Kupang. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi dengan informan utama lima calon legislatif terpilih PDI Perjuangan serta masyarakat pemilih. Analisis data dilakukan secara deskriptif kualitatif dengan menggunakan teori mobilisasi politik Stevano Bartolini. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keberhasilan caleg PDI Perjuangan dipengaruhi oleh mobilisasi politik yang efektif melalui mobilisasi massa, pemanfaatan sumber daya ekonomi, dan mobilisasi simbolik. Strategi tersebut dilakukan baik secara langsung melalui sosialisasi dan kampanye tatap muka, maupun secara tidak langsung melalui media sosial dan jaringan politik lokal. Mobilisasi politik yang terstruktur dan berbasis jaringan sosial menjadi faktor utama dalam memenangkan dukungan pemilih.
Nalar Hukum Biaya Nikah dalam Hadis Bukhari Nomor 5065 dan Relevansinya dengan Hukum di Indonesia: Studi Perbandingan Hukum Islam dan Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2018
Dalam hadis Bukhari Nomor 5065 terdapat anjuran menikah bagi sesorang yang sudah mampu dalam menanggung biaya nikah. Akan tetapi, tidak disebutkan batasa berapa biaya yang harus dimiliki. Sedangkan di Indonesia, dalam Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2018 terdapat ketentuan biaya yang harus dibayarkan oleh pasangan yang akan menikah di luar KUA Kecamatan sebesar Rp600.000,- sebagai biaya transportasi dan jasa profesi sebagai penerimaan dari KUA Kecamatan. Dari sini, peneliti tertarik untuk mengetahui ketentuan biaya nikah dalam hadis Bukhari Nomor 5065 dan relevansinya dengan Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2018. Penelitian ini menggunakan pendekatan ushul fiqh. Penelitian ini juga termasuk penelitian perpustakaan. Dalam pengumpulan datanya, peneliti mencari dan mengumpulkan data dari buku-buku di perpustakaan, baik online maupun offline, serta jurnal dan karya lain yang berkaitan. Kemudian dianalisis menggunakan metode deskriptif analisis. Hasilnya, dapat disimpulkan bahwa biaya nikah dalam hadis Bukhari No. 5065 meliputi mahar, pakaian, dan biaya pada hari pernikahan. Biaya pada hari pernikahan mencakup biaya sebesar Rp600.000,- yang dibayarkan sebagai biaya transportasi dan jasa profesi oleh pasangan yang menikah di luar KUA Kecamatan atau di luar jam kerja. Sedangkan relevansi antara biaya nikah dalam hadis Bukhari No. 5065 dan Peraturan Pemerinrah No. 59 Tahun 2018 terletak pada batasan biaya nikah. Dalam hadis Bukhari No. 5065 disebutkan bahwa salah satu biaya nikah yang menjadi tanggung jawab pasangan yang menikah adalah biaya pada hari pernikahan, salah satunya biaya sebesar Rp600.000,- yang dibayarkan sebagai biaya transportasi dan jasa profesi oleh pasangan yang menikah di luar KUA Kecamatan atau di luar jam kerja. Dimana aturan ini dijelaskan dalam Peraturan Pemerintah No. 59 Tahun 2018 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Agama. Keduanya saling melengkapi dalam penentuan besaran biaya nikah yang dikeluarkan.
How Jii Companies' Cash and Quick Ratios to Profitability
This research was designed to investigate the empirical conditions and evaluate the impact exerted by the Cash Ratio (CR) and Quick Ratio (QR) on corporate profitability (represented by Return on Assets/ROA) among constituents of the Jakarta Islamic Index (JII) from 2023 to 2025. Adopting a quantitative framework alongside descriptive and verification methods, this investigation selected 30 prominent sharia-compliant corporations as the analysis sample. Hypothesis testing was executed through quadratic non-linear regression models operated via SPSS version 24. Descriptive analysis identified three unique interaction typologies: a negative trend stemming from unutilized funds, a positive trajectory generated by proportional liquidity, and an aggressive working capital loop driven by minimal cash holdings. Based on partial assessment (t-test), the linear dimension of the Cash Ratio significantly and positively stimulates ROA (t-value = 2.250); Sig. = 0.027 < 0.05). Conversely, its quadratic element (CR2) yields a negative coefficient (-1.914), signaling an inverted U-shaped non-linear tendency, albeit statistically non-significant Sig. = 0.131 > 0.05). Meanwhile, neither the linear nor quadratic expressions of the Quick Ratio demonstrate a meaningful impact on ROA variations. Jointly (F-test), the combined model significantly accounts for corporate ROA shifts (F-value} = 4.02); Sig. = 0.005 < 0.05), offering an R-squared value (R2) of 15.9%, with the dominant 84.1% explained by variables omitted from this model. These findings imply that corporate treasurers within JII should establish a calculated cash threshold to suppress the opportunity cost linked to stagnant cash pools.
Regulasi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dalam Sistem Hukum di Indonesia
Korupsi adalah salah satu isu yang masih menjadi tantangan besar dalam sistem hukum dan manajemen pemerintahan di Indonesia. Tindakan korupsi tidak hanya menyebabkan kerugian finansial bagi negara, tetapi juga berpengaruh negatif terhadap kepercayaan masyarakat terhadap institusi pemerintah, menghambat proses pembangunan nasional, dan menurunkan mutu pelayanan publik. Penelitian ini bertujuan untuk menyelidiki peraturan mengenai pemberantasan tindak pidana korupsi dalam sistem hukum di Indonesia, menilai efektivitas penegakan hukum yang ada, serta mencari tahu berbagai rintangan yang dihadapi dalam usaha pemberantasan korupsi. Metode yang diterapkan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan serta pendekatan konseptual. Data penelitian diambil melalui kajian kepustakaan yang berasal dari peraturan perundang-undangan, buku, artikel ilmiah, dan berbagai sumber lain yang relevan dengan topik penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Indonesia telah memiliki peraturan yang cukup lengkap dalam upaya memberantas korupsi, khususnya melalui Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 juncto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 serta pembentukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Meskipun demikian, efektivitas dalam memberantas korupsi masih menghadapi berbagai masalah, seperti rendahnya integritas sebagian anggota penegak hukum, pengaruh politik, lemahnya pengawasan dalam birokrasi, rendahnya partisipasi masyarakat, serta munculnya modus korupsi yang semakin canggih. Oleh karena itu, diperlukan penguatan regulasi, peningkatan kualitas penegakan hukum, optimalisasi sistem pengawasan, serta penguatan pendidikan antikorupsi untuk menciptakan sistem hukum yang lebih efektif, transparan, dan adil. Dengan demikian, pemberantasan korupsi perlu dilakukan secara menyeluruh melalui pendekatan yang bersifat represif, preventif, dan edukatif yang melibatkan semua elemen masyarakat serta pemerintah.
Tinjauan Hukum Pengaturan PPPK Paruh Waktu dan PPPK Penuh Waktu serta Dampaknya Terhadap Hak dan Kewajiban Pegawai
This study aims to analyze the provisions of part-time and full-time Government Employees with Employment Agreements (PPPK) in the Indonesian civil service legal system and examine the legal implications of the differences in rights and obligations between the two. The research method used is normative legal research with a statutory and conceptual approach, utilizing primary, secondary, and tertiary legal materials analyzed qualitatively. The results show that full-time PPPK have a clear regulatory basis in laws and regulations, specifically in Law Number 20 of 2023 concerning the State Civil Apparatus and Government Regulation Number 49 of 2018. Meanwhile, part-time PPPK do not have explicit normative regulations, resulting in legal uncertainty. This difference has implications for an imbalance in rights and obligations, particularly regarding salaries, benefits, job protection, and certainty of tenure. This condition has the potential to cause injustice and contradicts the principle of legal certainty and the merit system in ASN management. Therefore, regulatory harmonization is needed to ensure justice, legal certainty, and protection of the rights of all PPPK.
Pengelolaan Media Sosial Gereja Katolik Paroki Keluarga Kudus Pasar Minggu dalam Penyebaran Informasi Kegiatan Keagamaan
This study aims to determine how social media management is carried out by the Public Relations division of Gereja Katolik Paroki Keluarga Kudus Pasar Minggu in disseminating information regarding religious activities as a form of online public relations. This research uses a qualitative approach with a descriptive method. Data collection techniques were carried out through observation, interviews, and documentation. The results show that social media management at Gereja Katolik Paroki Keluarga Kudus Pasar Minggu is implemented through the four-step public relations model by Cutlip, Center, and Broom, namely defining public relations problems, planning and programming, taking action and communicating, and evaluating the program. In the defining public relations problems stage, social media administrators analyze the congregation’s information needs and select appropriate media platforms. In the planning and programming stage, content planning, communication objectives, and task distribution are arranged. The taking action and communicating stage is carried out through the publication of church activities, mass schedules, spiritual services, and interaction with the congregation via social media. The evaluating the program stage is conducted through engagement monitoring, evaluation of congregation responses, and internal evaluation meetings.
Konflik Kamboja dan Pengaruh Perang Dingin di Asia Tenggara
Konflik Kamboja merupakan salah satu konflik paling kompleks di Asia Tenggara yang dipengaruhi oleh dinamika Perang Dingin antara blok Barat dan blok Timur. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis latar belakang konflik Kamboja, dampak yang ditimbulkan terhadap masyarakat dan negara, serta peran komunitas internasional dalam proses penyelesaian konflik. Metode yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif historis melalui studi literatur dari berbagai sumber akademik, seperti buku, jurnal ilmiah, dan artikel penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa konflik Kamboja tidak hanya dipicu oleh faktor internal berupa perebutan kekuasaan politik, tetapi juga oleh campur tangan negara-negara besar seperti Amerika Serikat, Uni Soviet, Tiongkok, dan Vietnam yang berusaha memperluas pengaruhnya di kawasan Asia Tenggara. Puncak konflik terjadi pada masa pemerintahan Khmer Merah (1975–1979) yang melakukan berbagai pelanggaran hak asasi manusia, genosida, kerja paksa, dan pembunuhan massal yang menyebabkan sekitar 1,5 hingga 2 juta korban jiwa. Konflik tersebut juga menghancurkan sistem ekonomi, pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur negara. Upaya perdamaian mulai tercapai melalui Perjanjian Damai Paris 1991 dan pembentukan United Nations Transitional Authority in Cambodia (UNTAC) oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tahun 1992. Kehadiran UNTAC berhasil mendukung proses transisi politik, penyelenggaraan pemilu demokratis tahun 1993, serta rekonstruksi sosial dan ekonomi Kamboja. Penelitian ini menunjukkan bahwa konflik Kamboja menjadi contoh nyata bagaimana persaingan geopolitik global dapat memengaruhi stabilitas regional serta pentingnya kerja sama internasional dalam mewujudkan perdamaian dan rekonsiliasi pascakonflik.
Tanggung Jawab Emiten terhadap Gagal Bayar Obligasi dalam Perspektif Hukum Pasar Modal di Indonesia
Pasar modal memiliki peran strategis dalam perekonomian modern sebagai sarana penghimpunan dana dan alokasi sumber daya secara efisien, dengan obligasi sebagai salah satu instrumen utama pembiayaan. Namun, investasi obligasi tidak terlepas dari risiko gagal bayar (default) yang dapat merugikan investor dan mengganggu stabilitas pasar keuangan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan serta bentuk dan batas tanggung jawab hukum emiten terhadap gagal bayar obligasi dalam perspektif hukum pasar modal di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan preskriptif-analitis, melalui kajian terhadap peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, dan prinsip perlindungan investor. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tanggung jawab emiten dalam hal gagal bayar mencakup tanggung jawab perdata berupa ganti rugi dan pemenuhan prestasi, tanggung jawab administratif atas pelanggaran kewajiban keterbukaan informasi, serta potensi tanggung jawab pidana apabila terdapat unsur penipuan. Pengaturan ini telah diakomodasi dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal dan diperkuat oleh Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, dengan dukungan peran wali amanat dan pengawasan Otoritas Jasa Keuangan. Namun, tanggung jawab emiten memiliki batasan yang dipengaruhi oleh klausul kontraktual, kondisi keuangan, serta mekanisme restrukturisasi dan kepailitan. Oleh karena itu, diperlukan penguatan penegakan hukum dan transparansi untuk meningkatkan efektivitas perlindungan investor dan menjaga stabilitas pasar modal.
Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Karyawan CV dalam Pelaksanaan Pengadaan Barang yang Digelapkan (Studi Kasus CV. Mahyana Berkah Pangan)
Penelitian ini membahas pertanggungjawaban pidana karyawan CV dalam pengadaan barang yang digelapkan, dengan studi kasus CV. Mahyana Berkah Pangan. Fokus penelitian ini adalah penyalahgunaan kewenangan karyawan dalam pemesanan dan pembayaran barang kepada supplier. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa karyawan CV dapat dimintai pertanggungjawaban pidana secara pribadi apabila terbukti menguasai dana perusahaan secara melawan hukum dan menyalahgunakan jabatan. Perbuatan termasuk penggelapan apabila dana telah dikuasai secara sah karena hubungan kerja, lalu digunakan untuk kepentingan pribadi. Perbuatan termasuk penipuan apabila sejak awal pelaku menggunakan kebohongan, tipu muslihat, atau dokumen palsu untuk memperoleh dana. Perbedaan keduanya terletak pada cara memperoleh dana, waktu munculnya niat jahat, dan dasar penguasaan dana.
Analisis Yuridis Tuntutan Publik terhadap Pembubaran Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia
Kedaulatan rakyat merupakan prinsip dasar dalam sistem ketatanegaraan Indonesia yang pelaksanaannya dilakukan menurut Undang-Undang Dasar. Ketidakpuasan publik terhadap kinerja Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menimbulkan tuntutan pembubaran DPR melalui media sosial maupun aksi demonstrasi. Fenomena ini menimbulkan persoalan yuridis karena berhadapan dengan Pasal 7C Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang melarang Presiden membekukan dan/atau membubarkan DPR. Penelitian ini bertujuan menganalisis landasan historis pembatasan tersebut serta menilai legitimasi tuntutan publik dalam perspektif hukum tata negara Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan historis melalui studi dokumen terhadap bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Hasil penelitian menunjukkan bahwa larangan pembubaran DPR merupakan konsekuensi dari pengalaman historis penyalahgunaan kekuasaan eksekutif sebelum amandemen UUD 1945. Oleh karena itu, tuntutan publik terhadap pembubaran DPR tidak memiliki legitimasi konstitusional dan harus disalurkan melalui mekanisme demokratis yang sah.
Eksistensi Mahkamah Konstitusi sebagai The Guardian of the Constitution dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia
Peran strategis Mahkamah Konstitusi dalam menjaga prinsip konstitusionalisme di Indonesia, khususnya melalui praktik judicial review terhadap undang-undang kontroversial periode 2019–2024, serta mengidentifikasi tantangan independensi dan efektivitas pelaksanaan putusannya, memiliki eksistensi dan peran yang strategis. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, kasus, dan konseptual, yang mengandalkan analisis dokumen putusan, peraturan perundang-undangan, serta literatur hukum terkini. Hasil analisis menunjukkan bahwa Mahkamah Konstitusi telah berperan krusial sebagai pengawal supremasi konstitusi, pelindung hak konstitusional warga negara, dan penjaga keseimbangan kekuasaan antar lembaga. Kendati demikian, lembaga ini menghadapi tantangan serius, meliputi politisasi rekrutmen hakim, degradasi kepercayaan publik akibat isu integritas, minimnya mekanisme eksekusi putusan yang mengikat, serta lonjakan beban perkara perselisihan hasil pemilihan umum. Oleh karena itu, diperlukan penguatan sistem pengawasan independen, transparansi seleksi hakim, serta kepatuhan menyeluruh dari lembaga pembentuk undang-undang untuk menjamin keberlangsungan otoritas dan legitimasi konstitusional Mahkamah Konstitusi di masa mendatang.
Financial Ratios as Determinants of Market Valuation: Evidence from Indonesia Stock Exchange (IDX) Data on LQ45 Companies
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh rasio keuangan terhadap nilai perusahaan pada perusahaan yang tergabung dalam indeks LQ45 di Bursa Efek Indonesia dengan menggunakan Price to Earnings Ratio (PER) sebagai proksi nilai perusahaan. Rasio keuangan yang diuji meliputi profitabilitas (Return on Equity/ROE), likuiditas (Current Ratio/CR), dan leverage (Debt to Equity Ratio/DER). Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan data sekunder yang diperoleh dari Indonesia Stock Exchange (IDX) Database selama periode 2020–2024. Teknik analisis yang digunakan adalah regresi data panel dengan pendekatan Fixed Effect Model (FEM) menggunakan perangkat lunak statistik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara simultan maupun parsial, variabel ROE, CR, dan DER tidak berpengaruh signifikan terhadap PER. Selain itu, nilai koefisien determinasi yang sangat rendah mengindikasikan bahwa kemampuan variabel independen dalam menjelaskan variasi nilai perusahaan relatif terbatas. Temuan ini menunjukkan bahwa valuasi pasar pada perusahaan LQ45 tidak sepenuhnya ditentukan oleh rasio keuangan konvensional, melainkan lebih dipengaruhi oleh faktor lain seperti ekspektasi investor, kondisi makroekonomi, serta sentimen pasar. Dengan demikian, rasio keuangan bukan merupakan determinan utama dalam pembentukan nilai perusahaan pada kelompok saham unggulan di pasar modal Indonesia.
Tinjauan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim terhadap Putusan Nomor 454/Pid.B/2024/Pn Sby
Penelitian ini bertujuan menganalisis penerapan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim dalam Putusan Nomor 454/Pid.B/2024/PN Sby serta menilai apakah pertimbangan hakim telah mencerminkan prinsip independensi dan imparsialitas. Penelitian menggunakan metode hukum doktrinal dengan pendekatan normatif yang dianalisis secara kualitatif melalui metode deduktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan kode etik hakim dalam putusan tersebut belum sepenuhnya mencerminkan prinsip etik kehakiman, khususnya terkait independensi, objektivitas, dan profesionalitas hakim. Pertimbangan hukum hakim dinilai masih menimbulkan keraguan karena adanya ketidaksesuaian antara fakta persidangan dengan amar putusan. Oleh karena itu, diperlukan penguatan pengawasan etik hakim guna menjaga integritas dan kepercayaan publik terhadap lembaga peradilan
Analisis Penerapan Smart Governance melalui Aplikasi Nusuk dalam Pelayanan Jamaah Umrah (Studi Kasus Jamaah Kota Pekanbaru)
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan smart governance melalui Aplikasi Nusuk dalam pelayanan jamaah umrah di Kota Pekanbaru. Metode yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan studi kasus, melalui pengumpulan data primer dan data sekunder dari berbagai literatur. Analisis dilakukan berdasarkan indikator smart governance menurut Giffinger et al. (2007), yaitu partisipasi masyarakat, pelayanan publik, transparansi pemerintah, serta strategi dan perspektif politik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Aplikasi Nusuk telah meningkatkan efisiensi pelayanan, kemudahan akses, dan transparansi informasi bagi jamaah. Jamaah dapat mengakses layanan secara mandiri, seperti pemilihan jadwal ibadah dan pengelolaan administrasi. Namun, penerapannya belum optimal karena masih terdapat kendala, seperti rendahnya literasi digital, keterbatasan pemahaman penggunaan aplikasi, serta ketergantungan pada pihak travel. Transparansi informasi telah tersedia secara digital, tetapi belum sepenuhnya mudah dipahami oleh seluruh jamaah. Selain itu, penerapan Nusuk dipengaruhi oleh kebijakan lintas negara yang memerlukan adaptasi di tingkat lokal. Kesimpulannya, penerapan smart governance melalui Aplikasi Nusuk memberikan dampak positif dalam pelayanan jamaah umrah, namun masih memerlukan peningkatan dalam aspek partisipasi, inklusivitas, dan kesiapan sumber daya manusia agar implementasi dapat berjalan secara optimal.
Analisis Faktor Sosial-Budaya dan Kelembagaan dalam Implementasi Hukum Pidana terhadap Tindak Pidana Korupsi di Indonesia
Implementasi hukum pidana dalam penanganan tindak pidana korupsi di Indonesia masih menghadapi tantangan yang signifikan, terutama dari aspek sosial-budaya dan kelembagaan. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi secara komprehensif faktor-faktor sosial-budaya dan kelembagaan yang mempengaruhi efektivitas penegakan hukum pidana dalam kasus korupsi, serta menganalisis hubungan antar variabel tersebut secara mendalam. Kegiatan ini dilaksanakan di lingkungan lembaga penegak hukum dan institusi akademik di Provinsi Jambi, yang turut melibatkan aparat penegak hukum, akademisi, dan masyarakat umum sebagai mitra. Permasalahan utama yang ditemui adalah rendahnya kesadaran hukum masyarakat, minimnya integritas kelembagaan, dan terbatasnya kapasitas sumber daya manusia di bidang penegakan hukum antikorupsi. Melalui pendekatan studi pustaka dengan metode deskriptif-analitis, penelitian ini mengumpulkan data dari literatur ilmiah terbaru, laporan institusional, serta dokumen resmi yang relevan. Analisis data menggunakan teknik analisis isi guna mengidentifikasi tema utama, mengklasifikasikan informasi, dan mensintesis temuan penelitian. Temuan utama menunjukkan bahwa budaya hukum yang permisif, rendahnya integritas kelembagaan, serta keterbatasan kapasitas aparat penegak hukum menjadi hambatan struktural dalam efektivitas implementasi hukum pidana terhadap korupsi. Sebagai hasil dari kegiatan ini, dirumuskan rekomendasi kebijakan berbasis pendekatan integratif yang mencakup reformasi kelembagaan, peningkatan kapasitas aparat, serta edukasi budaya hukum antikorupsi bagi masyarakat. Kontribusi kegiatan ini adalah tersedianya model pendekatan multidisipliner yang dapat dijadikan acuan bagi pengambil kebijakan dan praktisi hukum dalam merancang program pemberantasan korupsi yang lebih efektif dan berkelanjutan
Analisis Dampak Perang Vietnam Terhadap Kondisi Sosial dan Ekonomi Masyarakat Vietnam
Pada tahun 1955-1975 di kawasan Semenanjung Indochina berlangsung pertumpahan darah akibat peraduan antara dua ideologi besar di atas tanah Vietnam yang menimbulkan berbagai dampak yang membekas sejak dulu hingga sekarang. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak Perang Vietnam terhadap kondisi sosial dan ekonomi masyarakat Vietnam dengan menyajikannya dalam bentuk narasi deskriptif dari sudut pandang historis. Metode yang digunakan berbasis pada penelitian kualitatif dengan teknik pengumpulan data berupa studi literatur. Hasil dari penelitian menunjukkan jatuhnya jutaan korban jiwa, trauma berkepanjangan, tingginya angka kemiskinan, serta gelombang transmigrasi terjadi sebagai dampak sosial dari perang, sedangkan dampak ekonomi yang dirasakan adalah kerusakan berbagai fasilitas umum yang menghambat warga untuk melakukan kegiatan ekonomi sehingga terjadi penurunan produksi pada skala nasional dalam bidang pertanian, industri, dan perdagangan, peningkatan jumlah penganggguan, hingga isolasi ekonomi dari beberapa negera Barat. Perang Vietnam menimbulkan kemerosotan dan kerugian yang sangat besar bagi aspek sosial dan ekonomi masyarakat Vietnam.
Gerakan Perlawanan Warga Terhadap Pembangunan Geothermal Di Poco Leok Desa Mocok Kecamatan Satarmese Kabupaten Manggarai (Studi Kasus : Tentang penolakan pembangunan geotermal di desa mocok kecamatan satarmese Kabupaten Manggarai)
Gerakan Perlawanan Warga terhadap Pembangunan Geotermal di Poco Leok Desa Moncok Kecamatan Satarmese Kabupaten Manggarai: Studi tentang Gerakan Pemulihan Penelitian ini bertujuan untuk memahami gerakan perlawanan warga terhadap pembangunan geotermal di Poco Leok Desa Moncok Kecamatan Satarmese Kabupaten Manggarai. Pembangunan geotermal di daerah tersebut telah menimbulkan kekhawatiran dan perlawanan dari warga setempat karena dianggap akan merusak lingkungan dan mengancam kehidupan mereka. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Data dikumpulkan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa gerakan perlawanan warga terhadap pembangunan geotermal di Poco Leok Desa Moncok Kecamatan Satarmese Kabupaten Manggarai dipicu oleh kekhawatiran akan dampak lingkungan dan kehidupan warga. Warga melakukan perlawanan melalui berbagai cara, termasuk demonstrasi, petisi, dan gugatan hukum. Penelitian ini juga menemukan bahwa gerakan perlawanan warga tersebut merupakan bentuk gerakan pemulihan, yaitu upaya warga untuk memulihkan hak-hak mereka yang dianggap telah dilanggar.
Egalitarian Essentialism: Why Egalitarian Women Opt for Binding Moral Foundations within the Family Structure
This study explores the moral foundations upheld by Indonesian women within their household context, utilizing the Conjugal Moral Foundations Questionnaire (CMFQ)—a modified version of the Moral Foundations Questionnaire (MFQ) specifically tailored for the marital setting. The study reveals that Indonesian women generally prioritize traditional moral values, showing the highest preference for the foundations of care, loyalty, and sanctity. However, we identify a significant Moral Dissonance—a measurable gap between moral expectations and moral actions—particularly pronounced across the care, fairness, and authority foundations. This study argues that this dissonance is resolved through a cognitive mechanism termed Egalitarian Essentialism. This mechanism manifests in women’s moral preference for distributive justice (a balance between rights/obligations and responsibilities) over commutative justice (pure equality), alongside their conditional recognition of male dominance (patriarchy) in household leadership. These findings offer critical insights into the moral complexity of women in the Indonesian household, serving as a vital basis for developing targeted programs and policies that support family well-being. Further research is necessary to track the temporal dynamics of marital moral relations and to explore justice preferences within the household more deeply.
Liquidation and Legal Liability: A Study of the Hajj Hospital of UIN Syarif Hidayatullah Jakarta
Purpose: This study aims to analyze the legal implications following the liquidation of PT Rumah Sakit Haji Jakarta and its transformation into Rumah Sakit Haji UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. It also seeks to examine whether the liquidation process complies with Law Number 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies. Research Methodology: This research applies a normative juridical method using statute and conceptual approaches. The study is based on literature review, utilizing primary legal sources such as Law Number 40 of 2007, Law Number 28 of 2007, and Minister of Religious Affairs Decree Number 459 of 2020. Secondary sources include books, academic journals, prior studies, and official reports, including the 2023 Liquidator Report. Data are analyzed qualitatively through a descriptive-analytical method to interpret legal norms and assess the liquidation process. Results: The findings indicate that the liquidation process was conducted in accordance with applicable laws and did not violate legal provisions. The use of circular shareholder resolutions aligns with Article 91 of Law Number 40 of 2007. The settlement of tax obligations, debts, and assets was completed properly. The transformation into a Public Service Agency (BLU) resulted in significant changes in legal status, governance, and asset ownership. Conclusions: The study concludes that the liquidation process is legally valid and consistent with corporate law. The involvement of UIN Syarif Hidayatullah Jakarta remains lawful as long as the liquidation is executed by an authorized liquidator. The legal status shifts from private corporate law to public administrative law. Limitations: This study is limited to normative legal analysis without empirical data such as interviews or field observations. Contributions: This study contributes to the development of corporate and administrative law, especially in cases of non-conventional liquidation involving public institutions. It benefits academics, legal practitioners, and policymakers
Efektivitas Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Korupsi di Indonesia: Analisis Yuridis Terhadap UU No. 31 Tahun 1999 Jo. UU No. 20 Tahun 2001
Korupsi masih menjadi masalah serius di Indonesia meskipun telah ada pengaturan hukum yang tegas melalui Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Namun, efektivitas penegakan hukumnya masih belum optimal karena angka korupsi tetap tinggi dan kepercayaan publik terhadap aparat penegak hukum belum sepenuhnya pulih. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi di Indonesia, mengidentifikasi hambatan yang dihadapi aparat penegak hukum, serta menilai implikasi yuridis dari ketidakefektifan penegakan hukum. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan deskriptif analitis melalui studi kepustakaan terhadap bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Hasil penelitian menunjukkan bahwa substansi hukum dalam UU Tipikor sudah kuat, tetapi pelaksanaannya masih terkendala oleh koordinasi antar lembaga, kompleksitas pembuktian, lambannya proses perkara, dan budaya hukum yang belum sepenuhnya antikorupsi. Selain itu, penegakan hukum belum mampu memberikan efek jera secara maksimal dan pemulihan kerugian negara masih belum optimal. Dengan demikian, efektivitas pemberantasan korupsi tidak cukup diukur dari banyaknya perkara yang diproses, tetapi juga dari pencegahan, pemulihan aset, dan peningkatan kepercayaan publik.
Analisis Pemanfaatan Peta Digital dalam Identifikasi Kemacetan di Kecamatan Medan Kota
Kemacetan lalu lintas merupakan permasalahan utama di wilayah perkotaan, termasuk Kecamatan Medan Kota. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pemanfaatan peta digital dalam mengidentifikasi persebaran titik kemacetan serta faktor penyebabnya. Metode yang digunakan Adalah deskriptif dengan pendekatan kualitatif melalui observasi menggunakan peta digital Google Maps. Data dikumpulkan pada waktu pagi dan sore hari sebagai jam sibuk. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kemacetan terkonsentrasi pada ruas jalan utama seperti Jalan Halat, Jalan Ir. H. Juanda, dan Jalan Sisingamangaraja. Faktor penyebab kemacetan meliputi tingginya volume kendaraan, kapasitas jalan terbatas, aktivitas sosial ekonomi, serta parkir liar. Pemanfaatan peta digital terbukti efektif dalam memberikan informasi real-time sehingga membantu identifikasi lokasi kemacetan secara spasial. Dengan demikian, peta digital dapat menjadi alat pendukung dalam perencanaan transportasi dan pengambilan kebijakan.
Perlindungan Perempuan dalam Sistem Hukum Nasional: Studi Kritis UU PKDRT Perspektif Hak Asasi Manusia dan Feminis Gender
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konstruksi perlindungan hukum terhadap perempuan dan anak sebagai korban kekerasan dalam rumah tangga, mengkaji regulasi yang berlaku dalam perspektif hak asasi manusia dan keadilan gender, serta mengidentifikasi hambatan implementasi hukum guna merumuskan kebutuhan reformasi dalam mewujudkan perlindungan yang efektif dan berkeadilan substantif. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Data diperoleh melalui studi literatur berupa jurnal ilmiah, buku, dan dokumen hukum. Analisis dilakukan secara kualitatif menggunakan teknik interpretasi hukum, analisis deskriptif, serta pendekatan teoritis berbasis perlindungan hukum, keadilan gender, dan hak asasi manusia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa regulasi telah mengakomodasi perlindungan normatif yang cukup komprehensif, namun implementasinya masih menghadapi hambatan kultural, struktural, dan prosedural. Selain itu, sistem peradilan masih berorientasi pada penghukuman pelaku, sementara aspek perlindungan dan pemulihan korban belum sepenuhnya optimal. Penelitian ini bermanfaat dalam bidang hukum pidana, hukum keluarga, dan studi gender, khususnya dalam penguatan kebijakan perlindungan perempuan dan anak. Selain itu, hasil penelitian dapat menjadi rujukan bagi aparat penegak hukum, akademisi, serta pembuat kebijakan dalam meningkatkan efektivitas sistem perlindungan korban kekerasan domestik. Penelitian ini menawarkan analisis integratif antara pendekatan hukum normatif dan perspektif keadilan gender dalam mengkaji regulasi kekerasan dalam rumah tangga. Kebaruan terletak pada penekanan terhadap kesenjangan antara norma dan praktik serta urgensi reformasi berbasis keadilan substantif yang berorientasi pada perlindungan dan pemulihan korban secara komprehensif.
Pengaruh Pendidikan Kewirausahaan, Efikasi Diri, dan Dukungan Sosial Terhadap Minat Berwirausaha Mahasiswa Program Studi Manajemen Universitas Gunung Leuser
Pembangunan ekonomi berkelanjutan sangat bergantung pada kuantitas wirausaha, namun minat mahasiswa di daerah untuk memulai usaha mandiri masih tergolong rendah. Penelitian ini bertujuan untuk menguji dan menganalisis pengaruh Pendidikan Kewirausahaan (X1), Efikasi Diri (X2), dan Dukungan Sosial (X3) terhadap Minat Berwirausaha (Y) mahasiswa Program Studi Manajemen Universitas Gunung Leuser. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah kuantitatif dengan metode asosiatif kausal. Data primer dikumpulkan melalui penyebaran kuesioner digital berbasis skala Likert kepada 90 responden mahasiswa aktif angkatan 2025/2026 yang dipilih menggunakan teknik proportional stratified random sampling. Teknik analisis data yang diterapkan adalah analisis regresi linear berganda menggunakan perangkat lunak SPSS. Hasil uji t (parsial) menunjukkan bahwa Pendidikan Kewirausahaan (t-hitung = 2,243); Sig = 0,028), Efikasi Diri (t-hitung = 6,673); Sig. = 0,000), dan Dukungan Sosial (t-hitung = 3,725); Sig. = 0,000) berpengaruh positif dan signifikan terhadap minat berwirausaha, di mana efikasi diri menjadi prediktor internal yang paling dominan. Secara simultan (uji F), model gabungan ini berpengaruh signifikan terhadap minat berwirausaha (F-hitung = 574,231); Sig. = 0,000) dengan nilai koefisien determinasi (R2) mencapai 95,2%, sementara 4,8% sisanya dijelaskan oleh variabel di luar model. Temuan ini mengimplikasikan pentingnya sinergi antara kurikulum berbasis praktik nyata di kampus dengan dukungan psikososial lingkungan guna mengonversi potensi akademik mahasiswa menjadi aksi nyata di pasar.
Politik Tata Ruang Dalam Proyek Strategis Nasional (Studi Kasus Proyek Pembangunan Rempang Eco-City Pulau Rempang, Batam)
Penelitian ini mengkaji dinamika politik tata ruang dalam proyek pembangunan Rempang Eco-City sebagai bagian dari Proyek Strategis Nasional (PSN) di Pulau Rempang, Kota Batam. Penetapan Rempang sebagai kawasan PSN merefleksikan bagaimana kebijakan tata ruang dijalankan melalui mekanisme perencanaan yang bersifat top-down dengan orientasi pada investasi dan pertumbuhan ekonomi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana relasi kuasa antara negara, aktor ekonomi, dan masyarakat lokal beroperasi dalam proses produksi ruang serta implikasinya terhadap tata kelola ruang wilayah. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam, observasi lapangan, dan studi dokumentasi, dengan informan yang berasal dari masyarakat Pulau Rempang dan institusi pemerintah terkait. Analisis data dilakukan secara deskriptif-kualitatif dengan menggunakan teori produksi ruang Henri Lefebvre yang meliputi tiga dimensi utama, yaitu praktik spasial, representasi ruang, dan ruang representasional. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan tata ruang dalam proyek Rempang Eco-City didominasi oleh representasi ruang yang dirancang oleh negara dan investor, sementara praktik spasial serta pemaknaan ruang oleh masyarakat lokal kurang terakomodasi dalam proses perencanaan. Kondisi ini memperlihatkan ketimpangan relasi kuasa dalam pengelolaan ruang serta lemahnya mekanisme partisipasi publik dalam kebijakan tata ruang. Penelitian ini menyimpulkan bahwa dinamika tata ruang di Rempang mencerminkan praktik produksi ruang yang belum sepenuhnya berorientasi pada keadilan spasial dan tata kelola ruang yang partisipatif. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan penataan ruang yang lebih inklusif, transparan, dan berkeadilan dalam pelaksanaan Proyek Strategis Nasional.
Konsep Efficient Breach dalam Hukum Perjanjian: Tinjauan Ekonomi atas Wanprestasi
Konsep efficient breach atau pelanggaran kontrak yang efisien merupakan salah satu terobosan paling signifikan dalam analisis ekonomi atas hukum perjanjian. Konsep ini menggugat pandangan tradisional bahwa setiap wanprestasi harus dihindari dan dikenai sanksi setimpal. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana konsep efficient breach dapat diterapkan dan diintegrasikan dalam kerangka hukum perjanjian Indonesia guna mendorong alokasi sumber daya yang lebih efisien. Dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif yang diperkaya pendekatan ekonomi (law and economics), tulisan ini menelaah landasan teori efficient breach, kriteria penerapannya, serta implikasinya terhadap doktrin ganti rugi wanprestasi dalam KUH Perdata. Hasil kajian menunjukkan bahwa hukum perjanjian Indonesia, meskipun belum secara eksplisit mengadopsi konsep ini, sesungguhnya memiliki ruang yang cukup untuk mengakomodasi efficient breach, khususnya melalui penafsiran progresif atas doktrin ganti rugi ekspektasi dan prinsip mitigasi kerugian.
Kajian Komparatif Antara Sengketa, Mediasi, Litigasi Dan Arbitrase Dalam Sistem Hukum Indonesia
Budaya litigious (gemar berperkara) di Indonesia telah memicu fenomena penumpukan perkara (court congestion) yang mengancam asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara normatif konseptualisasi sengketa keperdataan serta melakukan kajian komparatif mendalam mengenai karakteristik, prosedur, dan kekuatan eksekutorial antara tiga pranata penyelesaian sengketa di Indonesia, yaitu mediasi, litigasi, dan arbitrase. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif (doctrinal legal research) dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan konseptual (conceptual approach), dan pendekatan perbandingan (comparative approach). Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketiga pranata ini memiliki hulu filosofis dan hilir yuridis yang berbeda namun komplementer. Mediasi (UU No. 30/1999 dan PERMA No. 1/2016) mengedepankan otonomi para pihak (party autonomy) berbasis win-win solution yang selaras dengan doktrin Ishlah. Litigasi (UU No. 48/2009) bertindak sebagai ultimum remedium publik melalui adversarial system (Al-Qadha) yang menghasilkan putusan kaku (zero-sum game). Sementara arbitrase hadir sebagai peradilan privat bisnis bersandarkan klausul tertulis (Tahkim) yang menghasilkan putusan mandiri bersifat final and binding. Dari aspek praktis, mediasi dan arbitrase unggul dalam jaminan kerahasiaan (confidentiality) serta efisiensi waktu dan biaya dibandingkan litigasi. Kendati demikian, produk akhir ketiganya—baik Akta Perdamaian (Van Dading), Putusan Pengadilan (Vonnis), maupun Putusan Arbiter (Arbitral Award)—memiliki derajat kekuatan hukum yang setara dan melekat padanya kekuatan eksekutorial yang ekivalen setelah memenuhi syarat formil penyetaraan oleh negara. Penelitian ini menyimpulkan bahwa penegakan hukum perdata yang maslahat menuntut integrasi yang harmonis di mana ruang konsensus dioptimalkan sebelum menyerahkan kedaulatan sengketa pada otoritas peradilan negara.
Pengaruh Persepsi Petani terhadap Metode Penyuluhan Indirect Communication Melalui Video Edukasi Dalam Pencegahan Gejala Penyakit Bulai Pada Jagung Di Kecamatan Jerowaru Kabupaten Lombok Timur
Tujuan penelitian yaitu untuk mengetahui penggunaan metode indirect communication melalui video edukasi dalam meningkatkan pengetahuan petani mengenai gejala penyakit Bulai di Kecamatan Jerowaru. Penelitian ini menggunakan analisis regresi linier sederhana yang bertujuan untuk mengetahui hubungan antara variabel bebas yaitu persepsi petani yang secara bersama-sama terhadap variabel terikat yaitu penggunaan metode penyuluhan indirect communication melalui video edukasi untuk pencegahan penyakit Bulai. Jumlah responden sebanyak 40 responden. Hasil Penelitian menemukan bahwa (1) Persepsi petani berpengaruh nyata terhadap implementasi penyuluhan dengan metode indirect communication melalui video edukasi untuk menanggulangi penyakit Bulai pada tanaman Jagung. (2) Model persamaan menunjukkan bahwa koefisien regresi persepsi sebesar 0,896 mengindikasikan peningkatan setiap 1 satuan pada variabel independen yaitu penggunaan metode penyuluhan pertanian dengan teknik indirect communication melalui video edukasi maka akan meningkat sebesar 0,764 satuan.
Analisis Persetujuan Berusaha PT Ratu Samban Mining Bengkulu Tinjauan dari Hukum Tata Ruang
This study aims to analyze the legal validity of the Business Approval of PT Ratu Samban Mining (RSM) from the perspective of Law Number 26 of 2007 on Spatial Planning. This research employs a normative legal method using statutory and case approaches. The findings indicate that although PT RSM formally possesses a mining business permit, substantively there are indications of non-compliance with the Regional Spatial Plan (RTRW), particularly concerning alleged operations in protected areas and the low post-mining reclamation rate of only 28.57%. Such inconsistencies may render the business approval legally void as stipulated in Article 37 paragraph (7) of the Spatial Planning Law. The legal implications include administrative sanctions, criminal liability, and obligations to restore spatial functions. Furthermore, the study identifies structural weaknesses in spatial planning supervision, including inadequate field verification and lack of institutional coordination. Therefore, strengthening supervision mechanisms, conducting periodic spatial audits, and improving policy harmonization are essential to ensure sustainable spatial utilization.
Pola Etika Komunikasi Profesional Guru PAUD dalam Kemitraan dengan Orang Tua di RA Muslimat NU Sumurjomblangbogo
Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan pola etika komunikasi profesional guru PAUD dalam kemitraan dengan orang tua di RA Muslimat NU Sumurjomblangbogo. Dengan pendekatan kualitatif deskriptif serta pengumpulan data melalui wawancara dan observasi, hasil penelitian menunjukkan bahwa komunikasi yang diterapkan berlandaskan prinsip kesopanan dan kejujuran, menggunakan bahasa serta nada bicara yang lembut namun tetap berwibawa, baik saat berbicara langsung maupun lewat pesan atau telepon. Guru juga menerapkan strategi bijak dalam menyampaikan informasi dan menanggapi pendapat orang tua, serta mengatasi kendala yang ada melalui pendekatan yang akrab. Kemitraan diwujudkan sebagai tanggung jawab bersama melalui penyampaian informasi dan berbagai kegiatan sekolah, yang diharapkan dapat terus ditingkatkan partisipasinya demi mendukung perkembangan anak secara optimal.
Perjalanan Malaysia: Dari Zaman Kemerdekaan Hingga Zaman Modern
Perjalanan Malaysia sejak meraih kemerdekaan pada tahun 1957 hingga memasuki era modern dibahas dalam artikel ini. Tujuan artikel ini adalah untuk menganalisis perkembangan politik, ekonomi, dan sosial Malaysia, serta faktor-faktor-faktor yang mendasari kemunculannya sebagai salah satu negara berkembang di Asia Tenggara. Data dikumpulkan dari buku, jurnal, artikel ilmiah, dan sumber-sumber relevan lainnya dengan menggunakan metode historis melalui pendekatan tinjauan Pustaka. Temuan penelitian menunjukkan bahwa sejak memperoleh kemerdekaan, Malaysia telah mengalami perkembangan yang signifikan, yang ditandai oleh stabilitas politik, pertumbuhan ekonomi yang pesat, industrialisasi, serta kemajuan dalam kesejahteraan masyarakat dan pendidikan. Inisiatif Pembangunan pemerintah, seperti Program Modernisasi Nasional dan Kebijakan Ekonomi Baru (NEP), telah memainkan peran penting dalam memajukan negara ini. Di sisi lain, Malaysia juga dihadapkan dengan ketimpangan sosial, isu-isu multikulturalisme, dan persaingan global era digital. Dengan keberhasilan dan tantangan tersebut, Malaysia merupakan contoh utama negara yang telah berhasil bertransformasi dari negara pascakolonial menjadi negara modern yang telah memiliki pengaruh signifikan di kawasan Asia Tenggara.
Politik Hukum Peraturan Daerah Pengarusutamaan Gender Kota Yogyakarta terhadap Penguatan Representasi Politik Perempuan dalam Sistem Pemilu
Pengarusutamaan gender merupakan bagian penting dalam pembangunan demokrasi substantif dan pemenuhan hak konstitusional warga negara, khususnya perempuan, dalam kehidupan politik dan pemerintahan. Penelitian ini bertujuan menganalisis politik hukum Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Pengarusutamaan Gender dalam kaitannya dengan penguatan representasi politik perempuan pada sistem pemilu di Indonesia. Penelitian menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Perda Pengarusutamaan Gender Kota Yogyakarta merupakan bentuk konkret desentralisasi kebijakan kesetaraan gender yang memiliki dimensi konstitusional dalam memperkuat demokrasi inklusif. Perda tersebut tidak hanya menjadi instrumen administratif pembangunan daerah, tetapi juga regulatory framework dalam mendorong partisipasi dan representasi politik perempuan melalui integrasi perspektif gender dalam tata kelola pemerintahan, pendidikan politik, penguatan kelembagaan, serta pembangunan budaya politik yang setara.
Prinsip-Prinsip Al-Akhillā' Qs. Az-Zukhruf: 67 dan Relevansinya dalam Dinamika Perpolitikan: (Perspektif Sepuluh Mufassir dari Klasik Hingga Kontemporer)
Penelitian ini mengkaji prinsip-prinsip al-akhillā' (persahabatan/pertemanan) dalam QS. Az-Zukhruf: 67 dan relevansinya dalam dinamika perpolitikan kontemporer berdasarkan perspektif sepuluh mufassir dari era klasik hingga kontemporer. Metode yang digunakan adalah tafsir maudhū'ī (tematik) dengan pendekatan komparatif lintas madzhab. Hasil penelitian menunjukkan bahwa al-akhillā' dalam ayat tersebut memuat prinsip-prinsip fundamental: (1) loyalitas dibangun di atas nilai ketakwaan, bukan kepentingan duniawi; (2) persahabatan palsu berakhir dengan penyesalan di hari pembalasan; (3) hubungan politik yang tidak berlandaskan nilai-nilai rabbānī bersifat sementara dan merusak. Para mufassir klasik seperti al-Ṭabarī, al-Qurṭubī, dan Ibn Kathīr menegaskan bahwa al-akhillā' yang sejati adalah persahabatan yang menghantarkan kepada ketaatan kepada Allah. Mufassir modern seperti Sayyid Quṭb, al-Sha'rāwī, dan Ibn 'Āshūr mengkontekstualisasikan ayat ini dalam realitas perpolitikan yang seringkali mengorbankan nilai moral demi pragmatisme kekuasaan. Relevansi ayat ini dalam dinamika perpolitikan tampak dalam kritik terhadap oligarki, koalisi transaksional, dan pengkhianatan kepercayaan publik.
Dari Stereotip Menuju Harmoni: Film TAPENGSOR sebagai Jembatan Pemahaman Budaya Madura
Stereotip mengenai Madura sebagai wilayah yang keras, identik dengan carok, dan penuh konflik sosial masih berkembang di masyarakat. Pandangan tersebut sebagian besar terbentuk melalui cerita turun-temurun dan representasi media, bukan berdasarkan pengalaman langsung terhadap kehidupan sosial masyarakat Madura. Kondisi ini menyebabkan munculnya prasangka budaya yang kurang mencerminkan realitas sosial masyarakat Madura yang sebenarnya memiliki karakter religius, hangat, terbuka, dan menjunjung tinggi solidaritas sosial. Oleh karena itu, diperlukan media edukasi budaya yang mampu menghadirkan representasi budaya Madura secara lebih humanis dan kontekstual. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan untuk memproduksi film TAPENGSOR sebagai media edukasi budaya lokal berbasis audio visual. Metode pelaksanaan menggunakan pendekatan partisipatif deskriptif kualitatif melalui observasi lapangan, wawancara mendalam, dokumentasi budaya, dan sosialisasi film kepada masyarakat. Film TAPENGSOR mengangkat perjalanan seorang pendatang yang awalnya memiliki prasangka terhadap Madura, kemudian mengalami perubahan perspektif setelah berinteraksi langsung dengan masyarakat Madura melalui kehidupan sehari-hari, suasana religius masjid, Keraton Sumenep, hingga budaya musik Tong-tong sebagai ruang sosial masyarakat. Hasil kegiatan menunjukkan bahwa media film mampu menjadi sarana edukasi budaya yang efektif dalam membangun pemahaman masyarakat terhadap budaya Madura secara lebih positif dan humanis. Film ini juga mampu meningkatkan kesadaran generasi muda terhadap pentingnya pelestarian budaya lokal melalui media digital kreatif. Selain berfungsi sebagai media edukasi, film TAPENGSOR juga menjadi media dokumentasi budaya dan representasi sosial budaya Madura yang lebih inklusif dan komunikatif. Dengan demikian, film budaya berbasis digital dapat menjadi strategi pelestarian budaya lokal sekaligus media komunikasi antarbudaya di era modern.
Analisis Proporsionalitas Sanksi Pemecatan ASN Atas Pelanggaran Disiplin Moral Kasus Perselingkuhan di Kota Palembang
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis proporsionalitas sanksi pemecatan Aparatur Sipil Negara (ASN) atas pelanggaran disiplin moral di lingkungan Pemerintah Kota Palembang tahun 2025. Pemecatan merupakan sanksi disiplin paling berat dalam sistem kepegawaian ASN yang hanya dapat dijatuhkan terhadap pelanggaran berat sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin PNS. Dalam penerapannya, sanksi tersebut harus memenuhi prinsip proporsionalitas, yaitu adanya keseimbangan antara tingkat kesalahan, dampak pelanggaran, serta prosedur penegakan disiplin yang adil dan transparan. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan studi kasus Perselingkuhan terhadap kasus pemecatan ASN akibat pelanggaran disiplin moral di lingkungan Pemkot Palembang. Analisis dilakukan dengan menilai kesesuaian antara jenis pelanggaran, tingkat kesalahan, prosedur pemeriksaan, dan sanksi yang dijatuhkan berdasarkan prinsip proporsionalitas serta asas-asas umum pemerintahan yang baik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar kasus telah memenuhi prinsip proporsionalitas karena pelanggaran yang dilakukan tergolong berat dan berdampak pada integritas serta kepercayaan publik. Namun demikian, ditemukan pula indikasi ketidakkonsistenan dalam penerapan sanksi pada beberapa kasus tertentu. Oleh karena itu, diperlukan standarisasi pedoman penjatuhan sanksi disiplin dan penguatan mekanisme pengawasan guna menjamin keadilan, kepastian hukum, serta perlindungan hak ASN dalam proses penegakan disiplin.
Tiga Mekanisme Perampasan Sumber Daya Alam di Konawe Utara: Pembalakan, Perkebunan Sawit, dan Pertambangan Nikel dalam Perspektif Ekologi Politik
This article analyzes three sequential and mutually reinforcing mechanisms of natural resource dispossession occurring in North Konawe Regency, Southeast Sulawesi: (1) forest exploitation through Forest Concession Rights (HPH) by PT. Intisixta since 1992; (2) forest conversion for oil palm plantations by at least six companies since 1996; and (3) open-pit nickel ore mining conducted by 56 active Mining Business Permit (IUP) holders. Using a political ecology framework, this article argues that these three mechanisms are not separate events but rather a structured regime of accumulation that can be understood as accumulation by dispossession, systematically transferring resources from the indigenous Culambacu and Tolaki communities to capitalist actors. The integrative literature review is strengthened by field data and analysis of licensing documents. The findings reveal that cumulative deforestation reached at least 30,369 hectares between 1997–2013; 19,005 hectares of forest areas were converted into oil palm plantations; 42,871 hectares of land were controlled by mining concessions; and the poverty rate remained above the national average (13.53%) despite massive natural resource exploitation. The article concludes that persistent poverty amid abundant natural resources reflects a structural, rather than incidental, failure of governance.
Analisis Peran Modal Sosial pada Pengemudi Ojek Online
Perkembangan zaman di era yang serba modern ini telah banyak mengubah hubungan interaksi sosial dalam berbagai aspek kehidupan. Hal ini sejalan dengan semakin pesatnya perkembangan teknologi yang serba digital telah mengubah pola relasi sosial dan aktivitas ekonomi dalam sektor transportasi, khususnya pada penyedia jasa ojek online. Terdapat perbedaan dengan ojek pangkalan yang mengandalkan interaksi secara langsung dan modal sosial yang kuat, sedangkan ojek online beroperasi dalam sistem algoritma digital pada aplikasi yang cenderung bersifat transaksional dan individualistik. Penelitian ini bertujuan menganalisis eksistensi dan signifikansi modal sosial di kalangan pengemudi ojek online serta bagaimana fakta di lapangan dengan menggunakan perspektif modal sosial Pierre Bourdieu. Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data dengan wawancara mendalam terhadap 9 informan yang dipilih secara purposive. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa modal sosial pada pengemudi ojek online tidak hilang, melainkan mengalami transformasi dari interaksi langsung menjadi interaksi yang menggunakan teknologi digital. Temuan lapangan mengungkapkan bahwa perolehan pelanggan kini didominasi oleh mekanisme algoritma yang bersifat acak, sehingga interaksi yang terjalin umumnya singkat dan tidak berkelanjutan. Peranan modal sosial pada penyedia jasa ojek online tidak lagi menjadi fondasi utama sebagai penentu pendapatan ekonomi pengemudi. Telah terjadi pergeseran peran modal sosial dalam ekonomi di era digital ini dimana kepemilikan jaringan sosial tidak lagi secara langsung menentukan akses terhadap sumber daya ekonomi karena mulai digantikan oleh struktur digital.
Implementasi Algoritma Naïve Bayes untuk Deteksi Stunting Berdasarkan Data Stunting di Puskesmas Air Beliti
Stunting adalah gangguan pertumbuhan yang disebabkan oleh kekurangan gizi kronis yang memengaruhi perkembangan fisik dan kemampuan kognitif anak. Di Puskesmas Air Beliti, penilaian status gizi anak masih dilakukan secara manual, yang membutuhkan waktu dan sumber daya yang cukup besar. Penelitian ini bertujuan untuk mengimplementasikan algoritma Naïve Bayes untuk memprediksi risiko stunting berdasarkan data antropometri anak, termasuk usia, berat badan, tinggi badan, jenis kelamin, dan status gizi. Dataset terdiri dari 1.786 entri data primer yang telah melalui proses pembersihan dan normalisasi data. Penelitian ini menerapkan metode klasifikasi menggunakan algoritma Naïve Bayes, yang melibatkan tiga jenis model: Gaussian, Multinomial, dan Bernoulli. Hasil pengujian menunjukkan bahwa model Gaussian Naïve Bayes mencapai akurasi tertinggi sebesar 85%, diikuti oleh Multinomial (84%) dan Bernoulli (82%). Evaluasi model dilakukan menggunakan matriks kebingungan dan laporan klasifikasi, yang menunjukkan bahwa model tersebut efektif dalam mengidentifikasi kasus stunting tetapi kurang akurat dalam mengenali kasus normal. Temuan ini menunjukkan bahwa algoritma Naïve Bayes dapat dimanfaatkan sebagai alat bantu untuk deteksi dini stunting di pusat-pusat kesehatan masyarakat, sehingga memungkinkan intervensi gizi yang lebih cepat dan lebih tepat sasaran.
Etika Pengambilan Keputusan dalam Birokrasi: Analisis Konflik Kepentingan pada Proses Kebijakan Publik Daerah
Pengambilan keputusan dalam birokrasi publik merupakan proses penting yang menentukan arah penyelenggaraan pemerintahan daerah serta kualitas pelayanan kepada masyarakat. Dalam praktik administrasi pemerintahan, pengambilan keputusan sering kali menghadapi persoalan konflik kepentingan yang dapat memengaruhi objektivitas, integritas, dan netralitas aparatur negara. Konflik kepentingan muncul ketika pejabat publik memiliki kepentingan pribadi, politik, ekonomi, maupun hubungan sosial tertentu yang berpotensi memengaruhi pelaksanaan tugas dan kewenangannya. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis etika pengambilan keputusan dalam birokrasi daerah dengan menitikberatkan pada konflik kepentingan dalam proses kebijakan publik. Penelitian menggunakan metode kualitatif melalui pendekatan studi kepustakaan dengan menganalisis berbagai literatur, regulasi, dan dokumen resmi, terutama pedoman Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD, 2003) dan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa konflik kepentingan dalam birokrasi daerah masih menjadi tantangan utama dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik. Kondisi tersebut dipengaruhi oleh lemahnya integritas birokrasi, intervensi politik, hubungan patronase, serta rendahnya pengawasan terhadap proses pengambilan keputusan publik. OECD menekankan pentingnya transparansi, akuntabilitas, dan penguatan sistem integritas dalam mengelola konflik kepentingan. Sementara itu, UU No. 30 Tahun 2014 memberikan dasar hukum mengenai asas-asas umum pemerintahan yang baik untuk mencegah penyalahgunaan kewenangan dalam administrasi pemerintahan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa penguatan etika birokrasi dan pengawasan kelembagaan menjadi faktor penting dalam mendorong terciptanya kebijakan publik daerah yang adil, profesional, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.
Tindak Pidana Pembunuhan dalam Perspektif Kacamata Hukum Pidana di Indonesia
Pembunuhan merupakan salah satu jenis kejahatan paling berat yang diatur dalam hukum pidana di Indonesia. Kejahatan terhadap nyawa manusia bukan hanya melanggar hak asasi yang paling mendasar, namun juga mengganggu stabilitas sosial kemasyarakatan. Dengan diberlakukannya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nasional melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023, terdapat perubahan yang signifikan dalam regulasi mengenai tindak pidana pembunuhan yang perlu dianalisis secara menyeluruh. Penelitian ini menerapkan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan analisis yuridis, yaitu mengeksplorasi sumber hukum primer, sekunder, dan tersier, yang meliputi KUHP lama (Wetboek van Strafrecht/WvS), KUHP baru (UU No. 1 Tahun 2023), KUHAP, yurisprudensi, serta literatur dan doktrin hukum pidana yang relevan. Penelitian ini mengeksplorasi aspek-aspek hukum materiil dan formil dalam kejahatan pembunuhan, konsep mens rea dan actus reus, tahap-tahap proses hukum mulai dari penyelidikan hingga eksekusi, serta perbandingan komprehensif antara KUHP lama dan KUHP baru. Perbandingan tersebut mengungkapkan adanya transisi paradigma dalam pemidanaan dari pendekatan retributif menuju pendekatan yang lebih restoratif dan rehabilitative. Terdapat perbedaan yang signifikan antara KUHP lama dan KUHP baru terkait definisi delik, ancaman pidana, dan orientasi pemidanaan dalam kasus pembunuhan. Mens rea merupakan elemen paling krusial yang menentukan klasifikasi tindak pidana. KUHP baru menghadirkan kerangka hukum yang lebih menyeluruh, modern, dan responsif terhadap dinamika kejahatan serta penghormatan terhadap hak asasi manusia.
Tata Kelola Pasar (Studi Ekonomi Politik terhadap Kebijakan Penataan Pedagang Pasca Renovasi Pasar Kadelang Kabupaten Alor)
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kebijakan penerapan pedagang pasca renovasi Pasar Kadelang Kabupaten Alor dengan menggunakan perspektif evaluasi kebijakan publik. Renovasi pasar yang dilakukan pemerintah daerah diarahkan untuk menciptakan pasar yang tertib, rapi, dan nyaman, sekaligus diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan pedagang. Namun, implementasi kebijakan tersebut memunculkan berbagai dampak dan persepsi yang berbeda di kalangan pedagang, pembeli, dan pemerintah daerah. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif-analitis. Data diperoleh melalui wawancara mendalam dengan pedagang, pembeli, aparat pengelola pasar, serta anggota DPRD Kabupaten Alor, dan didukung oleh data dokumentasi. Analisis data dilakukan dengan menggunakan teori evaluasi kebijakan publik William N. Dunn yang mencakup enam indikator, yaitu efektivitas, efisiensi, kecukupan, perataan (equity), responsivitas, dan ketepatan (appropriateness). Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan penerapan pedagang pasca renovasi Pasar Kadelang efektif dalam aspek penataan fisik dan keteraturan ruang pasar, serta meningkatkan kenyamanan bagi pembeli. Namun, dari sisi pedagang, kebijakan ini belum sepenuhnya efektif karena penempatan kios yang kurang strategis berdampak pada penurunan pendapatan. Dari aspek efisiensi dan kecukupan, kebijakan dinilai belum optimal karena manfaat ekonomi yang diterima pedagang belum sebanding dengan beban yang ditanggung. Selain itu, indikator perataan dan responsivitas menunjukkan bahwa distribusi manfaat belum adil dan respons pemerintah terhadap keluhan pedagang masih terbatas. Sementara itu, dari sisi ketepatan, kebijakan dinilai tepat dalam penataan fisik pasar, tetapi kurang tepat dalam menjawab persoalan ekonomi pedagang. Penelitian ini menyimpulkan bahwa kebijakan penerapan pedagang pasca renovasi Pasar Kadelang belum sepenuhnya memenuhi indikator evaluasi kebijakan publik secara substantif, sehingga diperlukan penyesuaian kebijakan yang lebih responsif dan berorientasi pada kesejahteraan pedagang.
Penerapan Asas Keterbukaan Dalam Pencatatan Serikat Pekerja (Studi Kasus: Putusan PTUN Bandung Nomor 133/G/2025/PTUN.BDG)
This study examines the application of the principle of transparency (asas keterbukaan) in the administrative process of trade union registration, based on the Decision of the Bandung Administrative Court (PTUN) Number 133/G/2025/PTUN.BDG. The research addresses two main issues: the forms of non-transparency in the issuance of the State Administrative Decision (Keputusan Tata Usaha Negara) concerning trade union registration, and the qualification of such non-transparency as a violation of the principle of transparency under administrative law. The study employs a normative legal research method through a statutory approach and a case approach. The findings reveal that the Garut Regency Manpower and Transmigration Office issued a Trade Union Registration Certificate without responding to objections raised by interested parties, without verifying the accuracy of membership data, and without ensuring the legitimacy of the trade union formation process. These actions constitute a cumulative violation of the principle of transparency, encompassing both procedural and substantive defects, thereby rendering the decision legally void. The Bandung Administrative Court upheld the lawsuit and declared the registration certificate null and void. This study concludes that the consistent application of the principle of transparency in the administrative registration of trade unions is an essential prerequisite for legal certainty, protection of workers' rights, and industrial relations stability. Penelitian ini mengkaji penerapan asas keterbukaan dalam proses administrasi pencatatan serikat pekerja berdasarkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor 133/G/2025/PTUN.BDG. Permasalahan dalam penelitian ini mencakup dua hal, yaitu bentuk ketidaktransparanan dalam penerbitan Keputusan Tata Usaha Negara terkait pencatatan serikat pekerja serta kualifikasi ketidaktransparanan tersebut sebagai pelanggaran asas keterbukaan dalam hukum administrasi negara. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Garut telah menerbitkan Tanda Bukti Pencatatan Serikat Pekerja tanpa merespons keberatan yang diajukan pihak yang berkepentingan, tanpa memverifikasi keakuratan data keanggotaan, serta tanpa memastikan keabsahan proses pembentukan serikat pekerja itu sendiri. Tindakan tersebut memenuhi unsur pelanggaran asas keterbukaan yang bersifat kumulatif, yaitu mengandung cacat prosedur dan cacat substansi sekaligus, sehingga secara yuridis keputusan dimaksud layak dibatalkan. Majelis Hakim PTUN Bandung mengabulkan gugatan dan menyatakan batal tanda bukti pencatatan tersebut. Penelitian ini menyimpulkan bahwa penerapan asas keterbukaan secara konsisten dalam administrasi pencatatan serikat pekerja merupakan prasyarat penting bagi terciptanya kepastian hukum, perlindungan hak pekerja, dan stabilitas hubungan industrial.
Urgensi Pembentukan Undang-Undang Lembaga Kepresidenan dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia
Lembaga Kepresidenan merupakan institusi yang memiliki kedudukan strategis dalam sistem ketatanegaraan Indonesia karena Presiden berkedudukan sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan. Namun, hingga saat ini belum terdapat undang-undang yang secara komprehensif mengatur Lembaga Kepresidenan sehingga menimbulkan ketidakjelasan batas kewenangan serta problematika hubungan kelembagaan antara presiden dan DPR. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis urgensi pembentukan Undang-Undang Lembaga Kepresidenan serta problematika hubungan hukum antara presiden dan DPR dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembentukan Undang-Undang Lembaga Kepresidenan diperlukan untuk memberikan kepastian hukum, memperjelas struktur dan kewenangan lembaga kepresidenan, serta memperkuat prinsip checks and balances dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Selain itu, hubungan hukum antara presiden dan DPR dalam praktik pembentukan peraturan perundang-undangan masih menunjukkan adanya dominasi kekuasaan eksekutif dan lemahnya mekanisme pengawasan terhadap presiden. Oleh karena itu, diperlukan pengaturan yang komprehensif mengenai Lembaga Kepresidenan guna menciptakan tata kelola pemerintahan yang lebih demokratis, akuntabel, dan sesuai dengan prinsip negara hukum.
Strategi Komunikasi Pemasaran Produk Baru dan Pembentukan Penerimaan Konsumen Melalui Product Sampling (Studi Pada Larutan Penyegar Cap Badak)
Penelitian ini bertujuan mengetahui peran program product sampling sebagai strategi komunikasi pemasaran dalam memperkenalkan Larutan Penyegar Jelly Cap Badak dan membentuk penerimaan konsumen. Produk ini merupakan inovasi dari Larutan Penyegar Cap Badak yang sebelumnya dikenal dalam bentuk minuman sehingga memunculkan berbagai respons dan keraguan konsumen. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan paradigma konstruktivisme dan tipe penelitian deskriptif kualitatif. Data diperoleh melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi terhadap Merchandiser Development, Team Leader, Sales Promotion Girl (SPG), serta lima konsumen. Analisis data dilakukan menggunakan analisis tematik. Dengan demikian, penelitian ini menunjukkan bahwa product sampling berfungsi sebagai media edukasi yang membantu konsumen mengenal dan memahami produk baru. Komunikasi interpersonal SPG membantu mengurangi keraguan konsumen, sedangkan pengalaman langsung menjadi faktor utama yang mengubah persepsi konsumen. Penelitian ini menyimpulkan bahwa product sampling berperan dalam membentuk penerimaan konsumen terhadap Larutan Penyegar Jelly Cap Badak melalui kombinasi komunikasi interpersonal SPG dan pengalaman langsung konsumen dalam mencoba produk.
Toleransi dan Solidaritas dalam Multikulturalisme: Analisis Lingkungan Akademik pada Mahasiswa
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran toleransi dan solidaritas dalam lingkungan akademik yang multikultural pada mahasiswa. Lingkungan kampus sebagai miniatur masyarakat mempertemukan individu dari berbagai latar belakang budaya, suku, agama, dan bahasa, sehingga memerlukan sikap saling menghargai untuk menjaga keharmonisan sosial. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif melalui teknik wawancara dan observasi terhadap mahasiswa dari latar belakang yang beragam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa toleransi mahasiswa tercermin dalam sikap menghargai perbedaan pendapat, tidak diskriminatif, serta mampu menjaga hubungan sosial yang baik. Sementara itu, solidaritas terlihat melalui kerja sama dalam tugas kelompok, saling membantu, dan keterlibatan dalam kegiatan organisasi. Namun, masih terdapat hambatan seperti kecenderungan berkelompok berdasarkan kesamaan latar belakang, adanya stereotip, serta kurangnya interaksi lintas kelompok yang dapat menimbulkan jarak sosial. Upaya peningkatan toleransi dan solidaritas dapat dilakukan melalui pengembangan sikap terbuka, empati, serta peran aktif kampus dalam menciptakan kegiatan yang mendorong interaksi antar mahasiswa. Dengan demikian, toleransi dan solidaritas menjadi kunci dalam menciptakan lingkungan akademik yang inklusif, harmonis, dan kondusif.
Krisis Perkawinan Anak di Era Digital: Analisis Multidisipliner Dispensasi Kawin di Indonesia
Fenomena perkawinan anak di Indonesia masih menjadi problem serius meskipun berbagai kebijakan telah diterapkan. Artikel ini bertujuan menganalisis krisis perkawinan anak dalam konteks era digital melalui pendekatan multidisipliner yang melibatkan perspektif hukum, sosiologi, dan studi gender. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan konseptual dan empiris berbasis data statistik nasional. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik dispensasi kawin masih tinggi dan seringkali dipengaruhi oleh faktor kehamilan pranikah, tekanan sosial, serta pengaruh media digital. Data menunjukkan sekitar 19% remaja di Indonesia masih menikah di bawah usia 19 tahun pada 2025, dengan dominasi pada kelompok perempuan. Selain itu, permohonan dispensasi kawin mencapai puluhan ribu kasus setiap tahun. Kondisi ini mencerminkan adanya ketegangan antara norma hukum, nilai agama, dan realitas sosial masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan rekonstruksi kebijakan hukum yang lebih responsif, integratif, dan berbasis perlindungan anak.
Preferensi Jenis Uang Digital (QRIS,E-Wallet,Mobile Banking)
Preferensi Jenis Uang Digital (QRIS, E-Wallet, Mobile Banking) pada Masyarakat Kota Dumai hadir sebagai upaya untuk memahami kecenderungan masyarakat dalam memilih dan menggunakan berbagai jenis pembayaran digital yang semakin berkembang saat ini. Kajian ini dilakukan untuk mengetahui pilihan masyarakat Kota Dumai dalam menggunakan uang digital serta melihat jenis uang digital mana yang paling sering dipakai dalam transaksi sehari-hari. Uang digital memiliki banyak kelebihan yang dirasakan langsung oleh penggunanya, seperti mudah digunakan, proses transaksi yang cepat, dan keamanan yang lebih terjamin dibanding pembayaran tunai. QRIS yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia memudahkan pembayaran hanya dengan satu kode QR, sementara e-wallet serta mobile banking memberi kemudahan bertransaksi langsung dari smartphone. Hasil kajian menunjukkan bahwa sebagian besar responden memberikan tanggapan positif terhadap penggunaan uang digital, dengan dominasi jawaban setuju dan sangat setuju pada seluruh variabel yang diukur, yaitu preferensi penggunaan, kemudahan dan manfaat, keamanan dan kepercayaan, serta promosi. Kelompok usia 15–35 tahun menjadi pengguna terbanyak yang aktif memanfaatkan uang digital, dengan latar belakang pekerjaan yang beragam mulai dari mahasiswa, karyawan, hingga wirausaha. Meski demikian, masih terdapat sebagian kecil masyarakat yang merasa ragu terhadap keamanan transaksi digital, terutama terkait risiko penyalahgunaan data. Secara keseluruhan, masyarakat Kota Dumai telah menerima dan memanfaatkan uang digital secara positif sebagai alat pembayaran yang praktis dan modern dalam kehidupan sehari-hari.
Gerakan Sosial Masyarakat Atakore Terhadap Pembebasan Lahan Pembangunan Geothermal di Kabupaten Lembata
Pembangunan energi panas bumi (geothermal) merupakan bagian dari agenda strategis nasional dalam mendukung transisi energi dan ketahanan energi nasional. Namun, implementasi proyek geothermal di Desa Atakore, Kecamatan Atadei, Kabupaten Lembata, memunculkan resistensi dari masyarakat lokal, khususnya terkait proses pembebasan lahan yang berada di wilayah adat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk gerakan sosial masyarakat Atakore serta mengidentifikasi aktor-aktor yang terlibat dalam penolakan terhadap pembebasan lahan proyek geothermal. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif, melalui teknik pengumpulan data berupa wawancara mendalam, observasi lapangan, dan dokumentasi. Analisis data dilakukan dengan menggunakan teori strukturasi Anthony Giddens untuk melihat relasi dialektis antara agensi masyarakat dan struktur kekuasaan negara maupun korporasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa gerakan sosial masyarakat Atakore merupakan bentuk tindakan kolektif yang terorganisir, melibatkan tokoh adat, tokoh agama, pemuda, serta masyarakat secara luas. Gerakan ini didorong oleh kekhawatiran terhadap hilangnya tanah ulayat, rusaknya nilai-nilai adat, serta minimnya partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan. Gerakan sosial tersebut tidak hanya bersifat penolakan, tetapi juga menjadi sarana negosiasi dan artikulasi kepentingan masyarakat adat terhadap kebijakan pembangunan. Penelitian ini menegaskan bahwa masyarakat adat bukanlah aktor pasif, melainkan subjek aktif yang memiliki kapasitas reflektif dalam merespons dan menantang struktur pembangunan yang dianggap tidak adil.
Kepastian Hukum Dalam Implementasi Sengketa Tanah Dan Wanprestasi Pt Duta Pertiwi Dan Khoe Seng Seng Di Jakarta (Studi Kasus Putusan Nomor 483/K/Pdt/2010)
Penelitian ini menganalisis kepastian hukum dalam penyelesaian sengketa perdata antara konsumen dan pengembang properti berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 483 K/Pdt/2010. Sengketa bermula dari transaksi jual beli unit kios di ITC Mangga Dua antara PT. Duta Pertiwi Tbk sebagai pengembang dan Khoe Seng Seng sebagai konsumen. Pokok permasalahan terletak pada status tanah yang menjadi dasar kepemilikan, yaitu Hak Guna Bangunan (HGB) di atas Hak Pengelolaan Lahan (HPL), yang tidak dijelaskan secara transparan sejak awal oleh pengembang. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan deskriptif kualitatif berdasarkan bahan hukum primer dan sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tindakan pengembang yang tidak memberikan informasi secara utuh mengenai status tanah dinilai sebagai bentuk wanprestasi yang melanggar asas itikad baik dan prinsip perlindungan konsumen. Mahkamah Agung menyatakan bahwa konsumen berhak mengungkapkan ketidakpuasan atas transaksi yang merugikan dan tindakan tersebut bukan merupakan perbuatan melawan hukum. Putusan ini menegaskan pentingnya perlindungan hukum terhadap konsumen dalam transaksi properti. Berdasarkan temuan tersebut, disimpulkan bahwa perlindungan konsumen harus bersifat substantif, tidak hanya formalitas administratif, dan pengembang wajib menyampaikan informasi hukum secara komprehensif. Penelitian ini merekomendasikan perlunya pembaruan regulasi, pengawasan terhadap pelaku usaha properti, peningkatan literasi hukum konsumen, serta penilaian kontekstual oleh hakim dalam memutus perkara perdata demi tercapainya keadilan dan kepastian hukum.
Constitutional Underfunding dan Perlindungan Korban Tindak Pidana: Analisis Yuridis Normatif terhadap Kebijakan Efisiensi Fiskal Tahun 2025
Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD Tahun 2025 menimbulkan persoalan normatif terhadap keberlanjutan perlindungan korban dalam sistem peradilan pidana Indonesia. Penelitian ini bertujuan menganalisis implikasi normatif kebijakan efisiensi fiskal terhadap kewajiban konstitusional negara dalam perlindungan korban, mengidentifikasi celah pengaturan, dan merumuskan rekonstruksi kebijakan berbasis rights-based budgeting. Dengan metode yuridis normatif melalui pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan komparatif, penelitian ini menemukan tiga persoalan normatif utama: ketiadaan jaminan anggaran minimum bagi layanan korban, inkonsistensi antara norma perlindungan korban dan norma fiskal, serta absennya mekanisme hukum yang mencegah dampak regresif fiskal terhadap kelompok rentan. Kondisi ini berpotensi menimbulkan constitutional underfunding yang melemahkan kapasitas kelembagaan dan akses layanan korban. Penelitian menyimpulkan bahwa perlindungan korban adalah kewajiban konstitusional yang tidak dapat direduksi menjadi beban fiskal, sehingga diperlukan reformasi melalui mekanisme floor budgeting dan penerapan rights-based budgeting.
Peranan Badan Pendapatan Daerah dalam Pemungutan Pajak Parkir Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Pajak Parkir di Kabupaten Kampar
Pajak daerah memiliki peranan yang sangat strategis dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) demi mewujudkan kemakmuran rakyat. Di Kabupaten Kampar, salah satu sektor potensial yang dapat dikembangkan adalah pajak parkir, seiring dengan pertumbuhan pusat perbelanjaan dan volume kendaraan. Namun, potensi realitas menunjukkan bahwa wajib pajak parkir yang terdaftar di BAPENDA pada tahun 2020 hanya berjumlah 3 badan usaha, sehingga rentan terhadap kebocoran (potential lost). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peranan Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kabupaten Kampar dalam pemungutan pajak parkir berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 13 Tahun 2011, serta mengidentifikasi kendala dan upaya penyelesaian yang dihadapi. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis sosiologis dengan pendekatan fungsional di lapangan. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan Kepala Bidang Pendataan dan Pendaftaran BAPENDA Kampar serta kuesioner kepada 3 sampel wajib pajak badan usaha (PT Plaza Bangkinang, PT Labersa Hutahaean, dan PT Sapadia Wisata Boombara). Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan metode penarikan kesimpulan induktif. Peranan BAPENDA Kabupaten Kampar dalam pelayanan pemungutan pajak parkir dinilai sudah berjalan sangat baik dan memudahkan masyarakat melalui sistem pendaftaran online (E-Registration). Namun, realisasi penerimaan pajak parkir mengalami penurunan signifikan pada tahun 2020 akibat dampak pandemi COVID-19 yang membatasi aktivitas masyarakat. Hambatan utama lainnya adalah sistem pelaporan yang masih menggunakan self-assessment system yang bertumpu pada kejujuran wajib pajak. Upaya yang dilakukan BAPENDA mencakup kebijakan ekstensifikasi (penjaringan objek baru) dan intensifikasi (verifikasi lapangan, penegakan hukum, sanksi denda 2%, serta koordinasi bersama Dinas Perhubungan).