Jurnal Pustaka Cendekia Hukum dan Ilmu Sosial
Journal title : Jurnal Pustaka Cendekia Hukum dan Ilmu Sosial Initials : PCHS Frequency : 3 issues per Year Monthly : May, September, January E-ISSN : 2987-4475 Editor in Chief : Dr. Aminoel Akbar Novi Maimory Publisher : PT PUSTAKA CENDEKIA GROUP (NOMOR : AHU-012686.AH.01.30.Tahun 2023) Jurnal Pustaka Cendekia Hukum dan Ilmu Sosial is published by the PT PUSTAKA CENDEKIA GROUP (NOMOR : AHU-012686.AH.01.30.Tahun 2023) in helping academics, researchers, and practitioners to disseminate their research results. PCHS is a double blind peer-reviewed journal dedicated to publishing quality research results in the fields of Law and Social Science. All publications in the PCHS Journal are open access which allows articles to be available online for free without any subscription. Jurnal Pustaka Cendekia Hukum dan Ilmu Sosial is a national journal with e-ISSN: 2987-4475. Jurnal Pustaka Cendekia Hukum dan Ilmu Sosial publishes articles periodically three a year, in May, September, and January. Jurnal Pustaka Cendekia Hukum dan Ilmu Sosial uses Turnitin plagiarism checks, Mendeley for reference management and supported by Crossref (DOI) for identification of scientific paper.
Autoencoder Based Anomaly Detection of Indonesia's Leading Banks
This study This study builds and tests an autoencoder model that hunts for multivariate anomalies inside the financial data of Indonesia's banking sector. Three issuers anchor the analysis, PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (BMRI), PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BBRI) and PT Bank Central Asia Tbk (BBCA). The goal is not fraud detection in the narrow sense but something broader, isolating financial behavior that breaks the pattern investors expect and that might signal deeper trouble. The method layers three techniques. Correlation analysis maps how variables move together. Z Score standardization exposes univariate outliers. An autoencoder trained on an 80 to 20 split between training and test data hunts for anomalies that only reveal themselves across several variables at once. On the test set, BMRI and BCA produced zero anomalies and earned a low-risk label. BBRI stood apart. It logged two anomalies out of thirteen test observations, a rate of 15.38 percent that places it in the moderate risk bracket. Both anomalous quarters, the fourth quarter of 2008 and the first quarter of 2011, trace back to sharp swings in the Z Scores for Revenue, Net Income, Operating Cash Flow, Investing Cash Flow and Financing Cash Flow. The results argue for the autoencoder as a genuinely capable tool for multivariate anomaly detection in financial data. They offer real insight into how issuer risk profiles differ. Still, the test set is small. That limits how far these conclusions should be generalized.
Copyright (c) 2026 Jurnal Pustaka Cendekia Hukum dan Ilmu Sosial
Reorientasi Pengaturan Jasa Pendidikan Tinggi di Indonesia: Menakar Impak GATS
Keterikatan Indonesia pada General Agreement on Trade in Services (GATS) memicu ketegangan normatif antara komitmen perdagangan bebas internasional (pacta sunt servanda) dan kewajiban konstitusional negara (state obligation) dalam menjamin hak atas pendidikan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implikasi yuridis komitmen GATS terhadap kedaulatan regulasi pendidikan tinggi di Indonesia serta merumuskan konsep reorientasi hukum yang ideal dalam pengaturan Perguruan Tinggi Asing (PTA). Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif (doctrinal legal research) dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan perjanjian internasional. Hasil penelitian menunjukkan adanya kontradiksi normatif antara kehendak GATS yang mendorong komersialisasi pasar pendidikan dengan Pasal 90 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi yang secara eksplisit mewajibkan operasionalisasi PTA berprinsip nirlaba. Lebih lanjut, fleksibilitas regulasi dalam UU Cipta Kerja dan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Pendidikan berpotensi memperlebar komersialisasi dan mengancam pendidikan sebagai barang publik (public goods). Sebagai bentuk reorientasi hukum berbasis Teori Monisme Primat Hukum Nasional dan Social Engineering, Indonesia perlu mempertahankan regulasi protektifnya sekaligus membentuk aturan khusus dan terpisah (lex specialis) bagi PTA. Regulasi ini wajib memuat tiga pilar utama: keharusan kemitraan strategis (mandatory joint venture), proteksi kedaulatan kurikulum nasional, serta skema beasiswa afirmatif minimal 20% bagi mahasiswa kurang mampu demi menjaga kerangka aksesibilitas (4As Framework).
Kajian Yuridis Ruang Lingkup Hukum Keluarga Islam dalam Pembentukan Keluarga Sakinah dan Sejahtera
Pernikahan merupakan ikatan lahir batin yang sangat kokoh antara pria dan wanita guna membangun rumahtangga kekal berdasarkan ketaatan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Namun, hambatan fungsional dan fenomena sosial seperti pernikahan usia dini seringkali muncul sehingga menghambat pencapaian tujuan utama pernikahan dalam melindungi jiwa serta akal. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara mendalam mengenai ruang lingkup hukum keluarga Islam dalam mewujudkan pembentukan keluarga sakinah dan sejahtera berkelanjutan di Indonesia. Metode penelitian yang diterapkan adalah pendekatan kualitatif dengan jenis library research atau studi literatur dari berbagai jurnal relevan. Data sekunder yang mencakup artikel ilmiah, hasil kajian terdahulu, serta buku teks kredibel dikumpulkan melalui teknik dokumentasi untuk kemudian diurai secara deskriptif. Analisis dilakukan menggunakan sudut pandang yuridis normatif dengan pola pikir deduktif yang berangkat dari fakta khusus menuju simpulan umum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa integrasi hukum Islam dan regulasi nasional memberikan kepastian hukum yang kuat melalui pengakuan hak perempuan dalam memilih pasangan serta legalitas perjanjian perkawinan tertulis. Implementasi konsep kafaah dan pengaturan harta bersama menjadi elemen krusial untuk menjaga stabilitas ekonomi rumahtangga dan meminimalisir potensi perselisihan aset. Reinterpretasi otoritas kepemimpinan suami menjadi bentuk tanggung jawab melalui musyawarah mendukung peran aktif istri di ruang publik demi kemaslahatan keluarga. Transformasi hukum keluarga yang bersifat humanis dan penguatan komunikasi antar anggota keluarga terbukti mampu meningkatkan ketahanan keluarga menghadapi dinamika sosial masyarakat kontemporer yang terus berkembang secara dinamis.
Analisis Sentimen terhadap Isu Childfree pada Generasi Milenial Akhir di Indonesia dan Korea Selatan Menggunakan SVM di Platform X
Fenomena childfree telah menjadi tren global yang memicu diskusi luas, terutama di kalangan generasi milenial akhir. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis sentimen masyarakat mengenai isu childfree pada generasi milenial akhir di Indonesia dan Korea Selatan menggunakan algoritma Support Vector Machine (SVM) di platform X. Data tweet berbahasa Indonesia dan Korea dikumpulkan dari platform X, masing-masing sebanyak 1000 tweet. Kemudian melewati proses cleansing, normalisasi kata, tokenisasi (Sastrawi untuk Bahasa Indonesia dan untuk Bahasa Korea), stemming, dan stopword removal. Sentimen dikategorikan menjadi positif, negatif, dan netral melalui pelabelan manual atau semi-otomatis. Kemudian dibagi menjadi 80% data latih dan 20% data uji. Diimplementasikan dengan model SVM dengan fokus pada pengujian kernel RBF. Evaluasi performa model menggunakan metrik accuracy, precision, recall, dan F1-score. Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan pemahaman dalam menganalisis sentimen milenial akhir, khususnya dalam sentimen dua bahasa, serta menjadi panduan bagi pemangku kepentingan demografis.
Pengaruh Motivasi, Disiplin dan Budaya Organisasi Terhadap Kinerja Pelayanan Administrasi di Kelurahan Kuto Panji Kecamatan Belinyu Kabupaten Bangka
This study aims to analyze the influence of motivation, discipline and organizational culture on the performance of administrative services in Kuto Panji Village, Belinyu District, Bangka Regency. The urgency of this study is due to the fact that there are still various problems in administrative services, such as delays in service completion, low discipline of some apparatus, lack of optimal work motivation, and organizational culture that does not fully support responsive and quality services. So that it has an impact on the low level of public satisfaction with the administrative services provided. This study uses a quantitative approach with a survey method. Data was collected through the distribution of questionnaires to predetermined respondents and analyzed using multiple linear regression techniques to determine the influence of variables of work motivation, work discipline and organizational culture on the performance of administrative services, both partially and simultaneously. The results of the study show that work motivation, work discipline of the apparatus, and organizational culture have a positive and significant effect on the performance of administrative services. Partially, each variable contributes to improving the quality of administrative services, while simultaneously the three variables have a stronger influence on improving service performance. These findings indicate that the higher the work motivation of the apparatus, the better the level of discipline, and the stronger the service-oriented organizational culture, the better the performance of administrative services provided to the community.
Koeksistensi Ritel Modern dan Toko Kelontong Tradisional: Perspektif Etika Bisnis Islam
Ekspansi ritel modern yang masif menciptakan dinamika persaingan yang ketat sekaligus menguji daya tahan (resilience) toko kelontong tradisional. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk koeksistensi antara minimarket modern dan toko kelontong tradisional serta mengevaluasinya berdasarkan perspektif Etika Bisnis Islam. Menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, data primer dikumpulkan melalui wawancara mendalam terhadap pelaku usaha ritel dan observasi lapangan, didukung data sekunder dari Badan Pusat Statistik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa koeksistensi antara ritel modern dan toko kelontong terjadi melalui pemetaan pangsa pasar yang berbeda, di mana toko tradisional mengandalkan fleksibilitas lokasi dan ikatan emosional pelanggan. Evaluasi berdasarkan lima prinsip etika bisnis Islam (kepemilikan, keadilan, keseimbangan, kebebasan, dan kebersamaan) menunjukkan bahwa tantangan terbesar terletak pada implementasi prinsip keadilan, khususnya transparansi dan konsistensi penetapan harga pada toko kelontong tradisional dibandingkan dengan sistem standardisasi harga pada minimarket modern. Penelitian ini menyimpulkan bahwa koeksistensi yang harmonis dan berkeadilan dapat terwujud apabila toko kelontong tradisional meningkatkan profesionalisme manajemen harga tanpa mengorbankan nilai-nilai kebersamaan (ukhuwah) dalam bermuamalah.
Transformasi Struktural Ekonomi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Pasca-Timah: Hilirisasi, Ekonomi Biru, dan Revitalisasi Sektor Berkelanjutan sebagai Strategi Peningkatan Daya Saing Daerah
Pembangunan ekonomi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung masih menghadapi tantangan struktural akibat ketergantungan pada pertambangan timah yang ekstraktif, tidak terbarukan, dan rentan terhadap fluktuasi harga global. Kondisi ini mencerminkan paradoks kelimpahan sumber daya, di mana kekayaan alam tidak otomatis menjamin kesejahteraan berkelanjutan. Penelitian ini menganalisis arah transformasi struktural melalui hilirisasi industri, penguatan ekonomi biru, revitalisasi pertanian berkelanjutan, dan transformasi pariwisata pascatambang untuk meningkatkan daya saing daerah. Metode yang digunakan adalah deskriptif-kualitatif berbasis data sekunder, meliputi PDRB, Indeks Daya Saing Daerah, statistik BPS, laporan Bank Indonesia, serta kajian BRIN dan KPPOD. Hasil menunjukkan sektor perikanan dan pertanian memiliki resiliensi tinggi dan berpotensi menjadi tulang punggung ekonomi pascatimah, namun masih terkendala lemahnya hilirisasi, inovasi, dan kualitas lingkungan. Transformasi berbasis ekonomi biru dan industrialisasi hilir, disertai internalisasi eksternalitas pertambangan, menjadi prasyarat pembangunan ekonomi yang tangguh, inklusif, dan berorientasi jangka panjang.
Akses Bantuan Hukum Terhadap Terdakwa Persetubuhan Anak Di Kota Kupang Studi Kasus Pada Rutan Kelas II B Kupang
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui prosedur pemberian bantuan hukum oleh Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Surya NTT bagi terdakwa persetubuhan anak di Rumah Tahanan Negara (RUTAN) Kelas II B Kupang serta menganalisis faktor-faktor penghambatnya. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa prosedur pemberian bantuan hukum dilaksanakan secara cuma-cuma berdasarkan Perjanjian Kerja Sama antara RUTAN Kelas II B Kupang dan LBH Surya NTT, mencakup tahap pra-pelayanan, penyidikan, hingga pendampingan di persidangan sesuai amanat UU No. 20 Tahun 2025 tentang KUHAP. Namun, pendampingan ini terhambat oleh faktor internal berupa rendahnya tingkat pendidikan terdakwa yang memicu kekhawatiran keliru mengenai biaya sewa advokat, serta faktor eksternal berupa minimnya sosialisasi UU No. 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum oleh Kementerian Hukum NTT kepada masyarakat rentan. Oleh karena itu, diperlukan penyuluhan hukum secara berkala, peningkatan program edukasi, serta penguatan sinergi yang proaktif antarinstansi demi tegaknya keadilan.
Agama dan Perubahan Sosial: Perspektif Sosiologis dalam Pengkajian Islam Kontemporer
Perubahan sosial yang berlangsung secara masif di era globalisasi memunculkan pertanyaan mendasar mengenai posisi Islam di tengah arus transformasi tersebut. Penelitian ini mengkaji relasi dialektis antara agama khususnya Islam dan perubahan sosial dalam bingkai perspektif sosiologis kontemporer. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dan pisau analisis teori sosiologi agama dari Max Weber, Émile Durkheim, hingga Peter L. Berger, kajian ini menelusuri bagaimana nilai-nilai Islam berinteraksi dengan modernitas, industrialisasi, digitalisasi, dan pluralisme budaya. Hasil kajian menunjukkan bahwa Islam tidak hadir sebagai variabel pasif dalam perubahan sosial, melainkan sebagai agen aktif yang mampu mendorong transformasi sekaligus menjadi penyeimbang (stabilizer) dari dampak negatif modernisasi. Islam terbukti mampu menjadi motor penggerak perubahan kebijakan publik, pemberdayaan ekonomi umat, dan demokratisasi, sekaligus menjadi penangkal anomie sosial melalui nilai-nilai keadilan, persaudaraan, dan amanah. Di era digital, Islam menghadapi tantangan baru berupa radikalisasi daring dan disinformasi keagamaan, namun juga menemukan peluang baru melalui dakwah digital yang lebih inklusif dan partisipatif. Temuan ini menegaskan bahwa pengkajian Islam kontemporer tidak dapat dilepaskan dari pendekatan sosiologis yang holistik dan interdisipliner.
Peran Regulasi Emosi terhadap Marriage Readiness pada Perempuan Emerging Adulthood
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran regulasi emosi terhadap marriage readiness pada perempuan emerging adulthood. Metode penelitian yang digunakan adalah kuantitatif asosiatif. Partisipan dalam penelitian ini berjumlah 100 responden perempuan berusia 18–25 tahun yang belum menikah dan diperoleh melalui teknik purposive sampling. Pengumpulan data dilakukan secara daring menggunakan instrumen Criteria for Marriage Readiness Questionnaire (CMRQ) untuk mengukur kesiapan menikah dan Emotion Regulation Questionnaire (ERQ) untuk mengukur regulasi emosi. Teknik analisis data menggunakan uji regresi linear sederhana dengan bantuan perangkat lunak SPSS versi 25.0. Hasil penelitian menunjukkan bahwa regulasi emosi berperan signifikan secara positif terhadap marriage readiness pada perempuan emerging adulthood (p = 0,000 < 0,05; t = 7,655). Nilai koefisien determinasi (R2) sebesar 0,372 mengindikasikan bahwa regulasi emosi memberikan kontribusi sebesar 37,2% terhadap variasi tingkat kesiapan menikah, sedangkan 62,8% sisanya dipengaruhi oleh faktor lain di luar model penelitian. Hubungan positif ini menandakan bahwa semakin baik kemampuan regulasi emosi yang dimiliki oleh perempuan dewasa awal, maka akan semakin tinggi pula tingkat kesiapan mereka dalam menghadapi transisi peran menuju kehidupan pernikahan. Temuan ini menegaskan pentingnya pengintegrasian modul pengelolaan emosi dalam program bimbingan pranikah untuk membantu calon pengantin membangun ketahanan keluarga yang stabil.
Pengaruh Gaya Kepemimpinan dan Adaptasi Teknologi Kerja terhadap Kinerja Karyawan pada Divisi Incoming Subcont di PT XYZ
Kinerja karyawan merupakan indikator penting dalam pencapaian tujuan perusahaan. Hasil pra survei pada Divisi Incoming Subcont PT XYZ menunjukkan adanya permasalahan pada gaya kepemimpinan dan adaptasi teknologi kerja yang diduga memengaruhi kinerja karyawan. Penelitian ini bertujuan menganalisis pengaruh gaya kepemimpinan dan adaptasi teknologi kerja terhadap kinerja karyawan, baik secara parsial maupun simultan. Penelitian menggunakan metode kuantitatif dengan pendekatan asosiatif kausal. Sampel berjumlah 40 karyawan dengan teknik sampling jenuh. Data dikumpulkan melalui kuesioner dan dianalisis menggunakan SPSS 26 meliputi uji instrumen, asumsi klasik, regresi linear berganda, koefisien determinasi, uji t, dan uji F. Hasil penelitian menunjukkan bahwa gaya kepemimpinan dan adaptasi teknologi kerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja karyawan. Uji t menunjukkan gaya kepemimpinan (t = 8,817; sig. 0,000) dan adaptasi teknologi kerja (t = 2,226; sig. 0,029) berpengaruh signifikan. Secara simultan, uji F menghasilkan nilai 104,568 dengan signifikansi 0,000. Dengan demikian, gaya kepemimpinan dan adaptasi teknologi kerja terbukti berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja karyawan, sehingga perusahaan perlu menerapkan kepemimpinan yang efektif serta mengelola adaptasi teknologi kerja untuk meningkatkan kinerja karyawan.
Sejarah Legislasi Hukum Islam: Transformasi Pembentukan Syariat dari Wahyu hingga Kodifikasi Modern
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis sejarah legislasi hukum Islam sejak masa Rasulullah SAW hingga era kodifikasi modern serta mengkaji relevansinya terhadap pembaruan hukum Islam kontemporer. Penelitian menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan historis dan normatif melalui studi kepustakaan (library research). Data dianalisis secara deskriptif-analitis dengan menelusuri perkembangan legislasi hukum Islam pada setiap periode sejarah serta menghubungkannya dengan dinamika pembentukan hukum di era modern. Hasil penelitian menunjukkan bahwa legislasi hukum Islam mengalami transformasi yang dinamis, dimulai dari proses pewahyuan pada masa Rasulullah SAW, berkembang melalui ijtihad para sahabat, pembentukan mazhab fikih, hingga kodifikasi hukum dalam sistem hukum modern di berbagai negara Muslim. Transformasi tersebut menunjukkan bahwa syariat memiliki prinsip-prinsip yang bersifat tetap, sedangkan fikih dan legislasi berkembang secara adaptif sesuai kebutuhan masyarakat. Penelitian ini menyimpulkan bahwa sejarah legislasi hukum Islam menjadi landasan konseptual yang penting dalam pengembangan hukum Islam kontemporer yang berorientasi pada kemaslahatan, keadilan, kepastian hukum, serta mampu merespons tantangan globalisasi dan digitalisasi.
Pertimbangan Hakim Terhadap Tindak Pidana Penipuan Untuk Keuntungan Diri Sendiri (Studi Putusan Nomor : 642/PID.B/2025/PN TJK)
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji faktor-faktor yang berkontribusi terhadap terjadinya tindak pidana penipuan untuk keuntungan pribadi dan untuk mengevaluasi rasionalitas hakim dalam mengeluarkan putusan pada Putusan Nomor 642/Pid.B/2025/PN Tjk. Penelitian ini menerapkan metodologi yuridis empiris dan normatif. Data dikumpulkan melalui wawancara dengan penyidik dari Kepolisian Bandar Lampung, Jaksa Penuntut Umum di Kejaksaan Negeri Bandar Lampung, dan Hakim di Pengadilan Negeri Kelas IA Tanjung Karang, serta melalui studi pustaka dan penelitian lapangan menggunakan teknik observasi. Informasi tersebut dianalisis dari perspektif kualitatif dan hukum. Temuan penelitian menunjukkan bahwa faktor internal dan eksternal memengaruhi tindak pidana penipuan. Niat untuk memperoleh keuntungan yang tidak sah, tindakan yang disengaja, kesadaran hukum yang rendah, dan lemahnya pengendalian diri merupakan faktor internal. Sementara itu, pelaku dapat memanfaatkan peluang, memanfaatkan kepercayaan korban, atau memanfaatkan kondisi sosial ekonomi. Keputusan hakim untuk mengeluarkan putusan didasarkan pada pertimbangan yuridis, sosiologis, dan filosofis. Pertimbangan sosiologis dan filosofis didasarkan pada dampak kejahatan, keadaan yang memberatkan dan meringankan, serta tujuan hukuman untuk mencapai kepastian hukum, keadilan, dan manfaat, sedangkan pertimbangan yudisial didasarkan pada pemenuhan unsur-unsur Pasal 378 KUHP dan bukti yang sah. Hukuman penjara 2 (dua) tahun dianggap sesuai dengan fakta hukum dan prinsip-prinsip hukuman yang relevan.
Relevansi Hifz al-Nasl terhadap Fenomena Childfree dalam Hukum Perkawinan Islam
Fenomena childfree dalam perkawinan Muslim menjadi isu kontemporer yang memunculkan perdebatan karena berkaitan dengan tujuan perkawinan dalam Islam, khususnya prinsip hifz al-nasl sebagai bagian dari maqāṣid al-syarī‘ah. Penelitian ini bertujuan menganalisis relevansi hifz al-nasl terhadap fenomena childfree dalam hukum perkawinan Islam serta mengkaji kedudukan hukumnya berdasarkan Al-Qur'an, Hadis, fikih, dan hukum positif Indonesia. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan konseptual dan pendekatan perundang-undangan. Bahan hukum primer berupa Al-Qur'an, Hadis, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, serta Kompilasi Hukum Islam, sedangkan bahan hukum sekunder diperoleh dari kitab fikih, buku ilmiah, dan artikel jurnal. Data dianalisis secara kualitatif menggunakan metode deskriptif-analitis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hifz al-nasl merupakan salah satu tujuan pokok syariat yang menempatkan keberlangsungan keturunan sebagai bagian penting dari tujuan perkawinan. Meskipun demikian, hukum Islam tidak mewajibkan setiap pasangan untuk memiliki anak sehingga praktik childfree tidak dapat dinilai secara mutlak. Keputusan childfree dapat dipahami secara kondisional apabila didasarkan pada alasan yang dibenarkan syariat, dilakukan atas kesepakatan suami istri, serta tidak bertentangan dengan prinsip kemaslahatan dan tujuan perkawinan. Dengan demikian, konsep hifz al-nasl tetap relevan sebagai landasan normatif dalam merespons dinamika reproduksi dan keluarga Muslim di era modern.
Analisis Pengaruh Persediaan (Inventory) dan Leadtime Delivery Terhadap Kepuasan Pelanggan di PT Aisan Nasmoco Industri
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh persediaan dan waktu tunggu pengiriman (*delivery lead time*) terhadap kepuasan pelanggan di PT Aisan Nasmoco Industry, Kabupaten Bekasi. Pendekatan penelitian ini adalah kuantitatif, yaitu metode penelitian yang sistematis, terukur, dan objektif, yang berfokus pada pengumpulan dan analisis data berupa angka (numerik) untuk menguji hipotesis, menemukan hubungan antarvariabel, atau mendeskripsikan pola tertentu menggunakan statistik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa persediaan berpengaruh signifikan terhadap kepuasan pelanggan dengan nilai t = 2,092 dan sig = 0,043. Waktu tunggu pengiriman memiliki pengaruh yang lebih kuat dengan nilai t = 4,741 dan sig = 0,000. Secara simultan, variabel-variabel tersebut berpengaruh signifikan terhadap kepuasan pelanggan dengan nilai sig = 0,000. Nilai koefisien determinasi (R²) sebesar 79,10% menunjukkan kontribusi persediaan dan waktu tunggu pengiriman terhadap kepuasan pelanggan, sedangkan 20,90% dipengaruhi oleh faktor-faktor lain. Saran bagi perusahaan adalah untuk meningkatkan akurasi dalam perencanaan persediaan dan mempercepat proses pengiriman guna menjaga tingkat kepuasan pelanggan yang optimal.
Persepsi Masyarakat Mengenai Fenomena Kotak Kosong Dalam Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2024
This study aims to analyze public perception of the phenomenon of empty boxes in the 2024 Bangka Regency Regional Head Election (Pilkada), which was carried out with only one pair of candidates. The phenomenon of empty boxes is a concern because it reflects the condition of local democracy that lacks competition and causes various perceptions and political attitudes of the community. This study uses a descriptive qualitative approach with data collection techniques through in-depth interviews with election organizers (KPU and Bawaslu) as well as several voters from four different sub-districts. The results of the study show that public perception is influenced by three main indicators: political attention, political understanding, and political evaluation. The level of political attention tends to decrease in rural areas due to a lack of information and a sense of interest in the electoral process. The public's political understanding of the meaning of empty boxes is still low, especially related to the constitutional rights of voters in facing a single candidate. Political evaluations of the Pilkada system and existing candidates vary, ranging from critical to apathetic. This study recommends the need to improve political literacy, wider and more equitable socialization, and evaluation of candidacy regulations so that local democracy can run more representative and participatory.
Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Perjanjian Baku dalam Layanan Dana E-Wallet
Penelitian ini menganalisis perlindungan hukum bagi konsumen terkait penggunaan perjanjian baku dalam layanan dompet digital (e-wallet) DANA. Fokus utama penelitian terletak pada ketidakseimbangan posisi tawar antara konsumen dan pelaku usaha akibat penggunaan klausula baku yang sering kali merugikan pengguna, terutama terkait klausula eksonerasi dan perubahan sepihak atas syarat dan ketentuan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kedudukan hukum perjanjian baku dalam layanan DANA tetap sah sebagai kontrak elektronik sepanjang memenuhi syarat sah perjanjian menurut Pasal 1320 KUHPerdata dan asas pacta sunt servanda. Kekuatan mengikat perjanjian tersebut dibatasi oleh Pasal 18 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, yang menyatakan bahwa klausula baku yang bersifat eksploitatif atau merugikan konsumen secara sepihak adalah batal demi hukum. Perlindungan hukum bagi konsumen diwujudkan melalui dua instrumen: perlindungan preventif berupa regulasi yang melarang klausula baku yang merugikan, dan perlindungan represif berupa mekanisme penyelesaian sengketa, baik melalui jalur litigasi maupun alternatif penyelesaian sengketa seperti LAPS SJK, serta hak konsumen atas ganti rugi.
Pengelolaan Sumber Air Bersih Berbasis Masyarakat di Desa Kutambaru Kecamatan Tiganderket Kabupaten Karo
Air bersih merupakan kebutuhan dasar masyarakat yang harus tersedia secara adil dan berkelanjutan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengelolaan sumber air bersih berbasis masyarakat di Desa Kutambaru, Kecamatan Tiganderket, Kabupaten Karo. Penelitian menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Analisis data dilakukan melalui reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan air bersih telah menerapkan pendekatan partisipatif, holistik, keadilan sosial dan ekonomi, serta keberlanjutan ekologis. Namun, pelaksanaannya belum optimal karena masih terdapat keterbatasan infrastruktur, rendahnya partisipasi sebagian masyarakat, belum meratanya akses air bersih, serta keterbatasan pendanaan. Oleh karena itu diperlukan penguatan kelembagaan pengelola, peningkatan partisipasi masyarakat, dan dukungan kebijakan yang berkelanjutan.
Analisis Yuridis Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan Siber Dalam Penipuan Jual Beli Online Dengan Modus Segitiga di Kota Makassar
Perkembangan teknologi informasi dan perdagangan elektronik (e-commerce) memberikan kemudahan dalam transaksi jual beli online, namun juga menimbulkan risiko meningkatnya tindak pidana penipuan, salah satunya penipuan dengan modus segitiga (triangle fraud). Modus ini dilakukan dengan memanfaatkan identitas dan informasi barang milik penjual asli untuk menipu pembeli sehingga menimbulkan kerugian materiil. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas perlindungan hukum terhadap korban penipuan jual beli online dengan modus segitiga di Kota Makassar serta menganalisis pertanggungjawaban hukum para pihak yang terlibat. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus. Bahan hukum dianalisis secara kualitatif-deskriptif berdasarkan peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, dan literatur hukum yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap korban telah memiliki dasar hukum melalui KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, serta peraturan terkait transaksi elektronik. Namun, pelaksanaannya belum sepenuhnya efektif karena masih terdapat kendala dalam pencegahan, pelacakan pelaku, pembuktian elektronik, dan rendahnya literasi digital masyarakat. Pertanggungjawaban hukum dibebankan kepada pelaku sebagai pihak yang melakukan tipu muslihat dan memperoleh keuntungan secara melawan hukum, sedangkan korban berhak memperoleh perlindungan dan pemulihan kerugian, serta penjual asli tidak bertanggung jawab apabila terbukti tidak terlibat dalam tindak pidana.
Rancang Bangun Aplikasi Pencatatan dan Evaluasi Hasil Pertanian Aneka Tanaman untuk Manajemen Masa Tanam
Pertanian merupakan sektor yang memiliki peran penting dalam memenuhi kebutuhan pangan masyarakat. Salah satu tantangan utama dalam sektor ini adalah pengelolaan data hasil pertanian yang akurat dan evaluasi yang efektif untuk persiapan masa tanam berikutnya. Dalam banyak kasus, pencatatan hasil pertanian masih dilakukan secara manual, yang rentan terhadap kesalahan, kehilangan data, dan kurangnya analisis yang mendalam. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan sebuah aplikasi berbasis teknologi yang dapat digunakan untuk pencatatan dan evaluasi hasil pertanian secara digital. Aplikasi yang dikembangkan akan menyediakan fitur pencatatan hasil panen, analisis data, dan rekomendasi untuk masa tanam berikutnya berdasarkan data historis. Teknologi ini diharapkan dapat membantu petani dalam membuat keputusan yang lebih baik terkait dengan pola tanam, kebutuhan pupuk, dan pengelolaan lahan. Metode yang digunakan dalam pengembangan aplikasi ini meliputi tahap analisis kebutuhan, desain sistem, implementasi, hingga evaluasi terhadap pengguna.
Perlindungan Hukum Terhadap Penjual Dalam Transaksi E-Commerce Di Indonesia (Study Pada PT. Ratu Magenta Kedoya Jakarta Barat)
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui perlindungan hukum bagi penjual dalam transaksi E-Commerce di Indonesia (studi pada PT. Ratu Magenta Kedoya Jakarta Barat). Teknologi dan informasi saat ini mengalami perkembangan yang sangat pesat dan digunakan di berbagai bidang. Pada sektor perdagangan, persaingan yang ketat antar pelaku usaha toko online mengakibatkan para pelaku usaha toko online membutuhkan pihak lain untuk bersaing. Dalam penyusunan karya ini digunakan metode penulisan hukum empiris dengan pendekatan hukum, pendekatan faktual dan pendekatan konseptual, serta teknik analisis kualitatif dan analisis deskriptif untuk menjelaskan perlindungan hukum terhadap penjual dalam transaksi E-Commerce di Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap penjual dalam transaksi E-Commerce di Indonesia berkaitan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan khususnya Pasal 6 dan 7 UUPK tentang hak dan kewajiban pelaku ekonomi.
Hubungan Antara Toxic Friendship dengan Kualitas Komunikasi Interpersonal pada Pasangan Menikah
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan antara toxic friendship dengan kualitas komunikasi interpersonal pada pasangan menikah di Daerah Istimewa Yogyakarta. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan desain korelasional. Sebanyak 169 responden pasangan menikah dipilih menggunakan teknik purposive sampling berdasarkan tabel Krejcie dan Morgan. Pengumpulan data dilakukan menggunakan dua skala psikologis, yaitu Skala Toxic Friendship yang disusun berdasarkan aspek dari Amyuir, Wajdi, dan Syukri (2020) dan Skala Kualitas Komunikasi Interpersonal yang disusun berdasarkan lima aspek DeVito (2018). Data dikumpulkan secara daring melalui Google Form dan dianalisis menggunakan SPSS versi 26.0 for Windows. Uji normalitas Kolmogorov-Smirnov menunjukkan bahwa data kedua variabel tidak berdistribusi normal, sehingga uji hipotesis dilakukan menggunakan korelasi Spearman's rho. Hasil analisis menunjukkan nilai koefisien korelasi sebesar 0,056 dengan nilai signifikansi 0,468 (p>0,05), yang berarti tidak terdapat hubungan yang signifikan antara toxic friendship dengan kualitas komunikasi interpersonal pada pasangan menikah. Dengan demikian, hipotesis penelitian yang menyatakan adanya hubungan negatif antara kedua variabel tersebut ditolak. Temuan ini mengindikasikan bahwa kualitas komunikasi interpersonal dalam pernikahan lebih dipengaruhi oleh faktor-faktor yang berkaitan langsung dengan relasi pernikahan itu sendiri, dibandingkan pengalaman toxic friendship yang pernah dialami sebelumnya.
Peran Komitmen Karier Terhadap Psychological Well-Being Karyawan yang Mengalami Relationship Breakup di Jakarta
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran komitmen karier terhadap psychological well-being (PWB) pada karyawan yang mengalami relationship breakup di Jakarta. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuantitatif dengan metode survei. Pengumpulan data dilakukan melalui Google Form dengan menerapkan teknik purposive sampling hingga diperoleh 200 responden karyawan di wilayah DKI Jakarta. Karakteristik partisipan meliputi pekerja aktif berusia 19–25 tahun, telah mengalami perpisahan hubungan asmara dalam kurun waktu maksimal dua tahun terakhir, dan saat ini berstatus tidak sedang menjalin hubungan romantis yang serius. Instrumen pengumpulan data menggunakan adaptasi Ryff’s Psychological Well-Being Scale (18 item) dan modifikasi Career Commitment Measure (9 item) dengan rentang penskoran skala Likert 1–4. Teknik analisis data diselesaikan melalui uji regresi linear sederhana dengan bantuan perangkat lunak SPSS. Hasil penelitian menunjukkan adanya peran positif dan signifikan dari komitmen karier terhadap psychological well-being karyawan pasca-perpisahan (F = 4145,649; p = 0,000). Nilai koefisien korelasi (R = 0,977) mengindikasikan hubungan positif yang sangat kuat, sementara nilai koefisien determinasi (R2 = 0,954) menunjukkan bahwa komitmen karier berkontribusi sebesar 95,4% terhadap variasi psychological well-being, sedangkan 4,6% sisanya dipengaruhi oleh faktor lain di luar model. Setiap peningkatan satu satuan skor komitmen karier diikuti oleh kenaikan PWB sebesar 1,920 poin pada konstanta 1,499. Temuan ini mengonfirmasi bahwa keterikatan profesional yang kuat berfungsi sebagai buffer psikologis dan mekanisme regulasi diri yang dominan bagi pekerja muda urban dalam menjaga kestabilan mental dari duka perpisahan personal.
Pengaruh Net Profit Margin (NPM) dan Earning Per Share (EPS) terhadap Return on Assets (RoA) pada Perusahaan Sub Sektor Farmasi yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) Periode 2021-2025
Return On Assets (ROA) merupakan salah satu rasio profitabilitas yang digunakan untuk mengetahui kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba melalui pemanfaatan seluruh aset yang dimiliki. Pencapaian Return On Assets (ROA) dipengaruhi oleh berbagai faktor, di antaranya Net Profit Margin (NPM) dan Earning Per Share (EPS). Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh Net Profit Margin (NPM) dan Earning Per Share (EPS) terhadap Return On Assets (ROA) pada perusahaan sub sektor farmasi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) selama periode 2021–2025. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif. Penentuan sampel dilakukan menggunakan teknik purposive sampling, sehingga diperoleh 8 perusahaan yang memenuhi kriteria penelitian dengan total 40 observasi selama lima tahun. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara parsial Net Profit Margin (NPM) berpengaruh signifikan terhadap Return On Assets (ROA), dibuktikan dengan nilai thitung lebih besar dari ttabel (4,938 > 2,0262) dengan signifikansi (0,000 < 0,05). Earning Per Share (EPS) secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap Return On Assets (ROA), dibuktikan dengan nilai thitung lebih kecil dari ttabel (1,609 < 2,0262) dengan signifikansi (0,116 > 0,05). Secara simultan, Net Profit Margin (NPM) dan Earning Per Share (EPS) berpengaruh signifikan terhadap Return On Assets (ROA), dibuktikan dengan nilai Fhitung lebih besar dari Ftabel (14,765 > 3,25) dengan signifikansi (0,000 < 0,05). Nilai koefisien determinasi (R²) sebesar 0,444 menunjukkan bahwa ROA dapat dijelaskan oleh NPM dan EPS sebesar 44,4%, sedangkan sisanya 55,6% dipengaruhi oleh faktor lain di luar penelitian ini.
Kebijakan Permen ESDM No. 14 Tahun 2025: Tantangan dan Rekomendasi Tatakelola Sumur Migas Tradisional di Musi Banyuasin, Sumatera Selatan
Minister of Energy and Mineral Resources Regulation No. 14 of 2025 concerning Cooperation in the Management of Working Areas for Increasing Oil and Gas Production provides a new legal framework for regulating and increasing production from old oil and gas wells, which have traditionally been managed by local communities. This study examines the implementation of Regulation 14/2025 in Musi Banyuasin, Muba, South Sumatra, which has more than 22,000 smallholder wells out of a total of 45,000 national wells. A descriptive qualitative method was used, using in-depth interviews with the SKK Migas Sumbagsel, PT Petro Muba, and well owners, as well as a study of regulatory documents. The results revealed four main challenges: 1) Data validation: inconsistencies in the number of old wells versus new wells drilled by local communities post-1999. 2) Capital structure: drilling costs of Rp300 million per well encourage the dominance of hidden investors behind community cooperatives/MSMEs. 3) Technical & health, safety, security & environment (HSSE): traditional production patterns still pollute the soil and do not meet KKKS standards. 4) Institutional transition: Not a single well in Muba has transitioned to a KKKS (Contract Contract) scheme as of March 2026, unlike Batanghari, Jambi, which is already operational. It is concluded that the spirit of Ministerial Regulation 14/2025 for energy self-sufficiency has not yet been realized in Muba due to gaps in data, capital, and institutional readiness. Recommendations: Factual verification based on a Geographic Information System (GIS), a computer-based information system used to process and store geographically-based data. Furthermore, a revolving financing scheme for the Muba Regional-Owned Enterprise (BUMD) Petro, phased HSSE technical assistance, and incentives for partnering KKKS.
Implementasi Pelayanan Publik Tentang Informasi Kesehatan Masyarakat Kelas Bawah di Puskesmas Cipayung JakartaTimur
Abstrak Puskesmas sebagai garda terdepan pelayanan kesehatan wajib memberikan informasi kesehatan yang jelas dan mudah diakses, terutama bagi masyarakat kelas bawah (ekonomi lemah). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi pelayanan publik terkait informasi kesehatan, tantangan, dan faktor pendukung di Puskesmas Kecamatan Cipayung, Jakarta Timur. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif, dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan studi dokumen (Survei Kepuasan Masyarakat). Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelayanan informasi kesehatan sudah didukung dengan teknologi, seperti aplikasi Jaksehat dan informasi fisik di papan pengumuman. Namun, terdapat tantangan dalam pemahaman teknologi oleh sebagian masyarakat kelas bawah dan kecepatan penyampaian informasi saat jam sibuk. Kualitas pelayanan terus ditingkatkan melalui akreditasi dan inovasi layanan promotif-preventif. Komunikasi kesehatan merupakan bidang studi yang memanfaatkan proses komunikasi untuk memengaruhi perilaku sehat individu, keluarga, dan masyarakat guna meningkatkan derajat kesehatan secara keseluruhan. Komunikasi kesehatan didefinisikan sebagai proses penyampaian stimulus melalui simbol bahasa atau gerak non-verbal untuk menghadapi isu kesehatan, termasuk pencegahan penyakit, promosi kesehatan, dan peningkatan kesadaran terhadap risiko serta solusi kesehatan. Tujuannya adalah mengubah pengetahuan menjadi sikap dan perilaku sehat melalui transfer informasi via media seperti advokasi, massa, hiburan, atau internet. Komunikasi kesehatan berperan dalam promosi kesehatan, pendidikan masyarakat, dan pemberdayaan komunitas, sering kali melibatkan unsur pesan, sumber, penerima, media, konteks, serta umpan balik. Di era digital, ia semakin relevan untuk menyebarkan informasi via media sosial, membangun hubungan antara tenaga medis dan pasien, serta menanggapi isu seperti COVID-19.
Kebijakan Peningkatan Pendapatan Asli Daerah melalui peningkatan Capaian Retribusi Parkir
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menegaskan bahwa pelaksanaan otonomi daerah bertujuan mewujudkan kemandirian daerah, salah satunya melalui penguatan kapasitas fiskal. Dalam konteks tersebut, peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) menjadi instrumen penting untuk mendukung pembangunan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Selama periode 2021–2025, Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah terus meningkatkan target PAD setiap tahun. Namun, capaian tersebut baru mampu meningkatkan tingkat kemandirian fiskal dari kategori sangat rendah menjadi rendah, dengan rasio sebesar 18,81%. Upaya meningkatkan kemandirian fiskal dilakukan melalui optimalisasi PAD sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, yang menyebutkan bahwa PAD bersumber dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, serta lain-lain PAD yang sah. Pada sektor retribusi parkir, rendahnya kontribusi terhadap PAD disebabkan belum tergarapnya seluruh potensi retribusi parkir di tepi jalan umum maupun tempat khusus parkir. Untuk mengoptimalkan potensi tersebut dirumuskan tiga alternatif kebijakan, yaitu Integrasi Basis Data dan Pemetaan Potensi Retribusi Parkir berbasis Geographic Information System (GIS), Penataan Terintegrasi Retribusi Parkir melalui Sistem E-Parkir dan QRIS, serta Penguatan Pengawasan dan Penegakan Kepatuhan. Berdasarkan hasil analisis menggunakan metode Analytical Hierarchy Process (AHP), alternatif Penguatan Pengawasan dan Penegakan Kepatuhan terpilih sebagai rekomendasi kebijakan. Implementasinya memerlukan kolaborasi lima perangkat daerah, yaitu Dinas Perhubungan, Badan Pendapatan Daerah, Dinas Komunikasi dan Informatika, Satuan Polisi Pamong Praja, dan Inspektorat, sesuai dengan tugas dan kewenangan masing-masing.
Pengaruh Work Engagement dan Pengalaman Kerja terhadap Produktivitas Kerja Karyawan pada Apotek Gama Kota Serang
Produktivitas kerja karyawan merupakan salah satu faktor penting dalam mendukung pencapaian tujuan perusahaan. Salah satu faktor yang diduga memengaruhi produktivitas kerja karyawan adalah work engagement, yaitu keterikatan karyawan terhadap pekerjaannya, serta pengalaman kerja yang diperoleh melalui masa kerja dan kemampuan dalam melaksanakan tugas. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh work engagement dan pengalaman kerja terhadap produktivitas kerja karyawan pada Apotek Gama Kota Serang, baik secara parsial maupun secara simultan. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan pendekatan asosiatif. Teknik pengambilan sampel menggunakan teknik sampel jenuh dengan populasi dan sampel sebanyak 60 responden. Analisis data dilakukan menggunakan SPSS Versi 26. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hipotesis pertama nilai signifikansi sebesar 0,009 lebih kecil dari 0,05 (0,009 < 0,05) maka Ha diterima. Hipotesis kedua nilai signifikansi sebesar 0,000 lebih kecil dari 0,05 (0,000 < 0,05). Hipotesis ketiga nilai signifikansi sebesar 0,000 lebih kecil dari 0,05 (0,000 < 0,05) maka Ha diterima. Kesimpulan penelitian menunjukkan bahwa work engagement dan pengalaman kerja berpengaruh positif dan signifikan baik secara parsial maupun secara simultan terhadap produktivitas kerja karyawan pada Apotek Gama Kota Serang
Peran Koperasi Kelurahan Merah Putih Lempake Sebagai Percontohan Di Kalimantan Timur
Kepemimpinan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto dengan Asta Cita atau 8 (delapan) Cita atau Misi Pembangunan sebagai upaya perwujudan Visi “Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045, dimana salah satu cita-cita tersebut adalah Swasembada Pangan Berkelanjutan. Untuk itu diperlukan Sebagai strategi untuk melaksanakan amanah pasal 33 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menegaskan bahwa perekonomian disusun sebagai usaha bersama atas asas kekeluargaan, maka Presiden menerbitkan Instruksi Presiden (inpres) Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2025 Tentang Percepatan Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) untuk pemerataan ekonomi melalui pendirian, pengembangan, dan revitalisasi koperasi di desa/kelurahan. Inpres tersebut ditujukan kepada para Menteri dan Kepala Badan terkait serta Para Gubernur dan Bupati/Walikota seluruh Indonesia untuk mengambil konkret membentuk Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP), dan salah satunya adalah Kelurahan Merah Putih (KKMP) Lempake Kota Samarinda yang dengan segala kesiapan ditetapkan sebagai Koperasi Merah Putih (KMP) Mock up (percontohan) di wilayah Provinsi Kalimantan Timur.Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, dengan jenis eksploratif untuk menggali dan menjelaskan secara mendalam mengenai Peran Koperasi Kelurahan Merah Putih Lempake Sebagai Percontohan Di Kalimantan Timur, dengan berfokus pada Manajemen Koperasi (KDKMP) yang di ideal, Model ideal yang bisa di replikasi ke seluruh wilayah, dan Dukungan penguatan oleh pemerintah daerah. KKMP Lempake di dirikan sesuai dengan Instruksi Presiden (inpres) Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2025 Tentang Percepatan Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) untuk pemerataan ekonomi melalui pendirian, pengembangan, dan revitalisasi koperasi di desa/kelurahan. Para perjalanannya, setelah didirikan para pengurus KKMP Lempake segera mengurus legalitas sebagaimana persyaratan sah keberadaan koperasi di Indonesia. Semangat melaksanakan Inpres Nomor 9 Tahun 2025 dan kelengkapan administrasi pendirian, dasar hukum berupa Akta Notaris, Keputusan Menteri Hukum, hingga kelengkapan dokumen perijinan berusaha OSS memberi penghargaan berupa ditetapkannya KKMP Lempake sebagai KDKMP percontohan untuk wilayah Provinsi Kalimantan Timur. Penetapan tersebut juga memandang bahwa KKMP Lempake sebagai KDKMP dengan manajemen yang ideal untuk menjadi percontohan. Selain itu KKMP Lempake memiliki semangat juang dalam membangun KMP dengan memadukan unit bisnis mandatory dan unit bisnis berbasis potensi lokal sehingga menjadi model yang ideal yang dapat direplikasi ke seluruh KDKMP se-Kalimantan Timur. Sebagai KDKMP yang menjadi percontohan tentu saja berhak atas dukungan penguatan kelembagaan dari Pemerintah Kota Samarinda dan Provinsi Kalimantan Timur.
Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Putusan Tindak Pidana Pelaku Penipuan Melalui Penggunaan Cek Kosong dalam Transaksi Jual Beli Tepung Tapioka (Studi Putusan Nomor: 1159/PID.B/2025/PN TJK)
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji faktor-faktor yang berkontribusi terhadap terjadinya kecurangan dalam transaksi jual beli tepung tapioka melalui penggunaan cek kosong, serta untuk mengkaji proses pengambilan keputusan hakim dalam menentukan vonis sesuai dengan Keputusan Nomor 1159/Pid.B/2025/PN TJK. Penelitian ini menerapkan metodologi yuridis empiris dan normatif. Data dikumpulkan melalui wawancara dengan hakim di Pengadilan Negeri Kelas IA Tanjung Karang, jaksa penuntut umum di Kejaksaan Negeri Bandar Lampung, dan penyidik ​​dari Kepolisian Bandar Lampung. Studi pustaka juga dilakukan. Metode deskriptif digunakan untuk menganalisis data secara kualitatif. Beberapa faktor, termasuk kondisi ekonomi pelaku, penyalahgunaan kepercayaan dalam hubungan bisnis, niat, penggunaan cek sebagai alat untuk memperoleh keuntungan haram, serangkaian kebohongan, penipuan, dan tidak adanya itikad baik dalam memenuhi kewajiban pembayaran, mempengaruhi efektivitas kecurangan melalui penggunaan cek kosong, menurut temuan penelitian. Keputusan hakim untuk memberikan vonis dipengaruhi oleh faktor filosofis, sosiologis, dan hukum. Seluruh unsur tindak pidana penipuan berdasarkan Pasal 492 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 telah terbukti secara sah melalui bukti yang valid. Pertimbangan sosiologis dan filosofis difokuskan pada perlindungan korban, kepastian hukum transaksi bisnis, dan tujuan hukuman pidana yang memprioritaskan keadilan, efisiensi, dan efek jera. Oleh karena itu, terdakwa dijatuhi hukuman tiga tahun penjara.