Perlindungan Hukum terhadap Perempuan dalam Rumah Tangga di Desa Bungi Kabupaten Morowali

Abstract

Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) terhadap perempuan merupakan persoalan hukum serius yang terjadi di Kabupaten Morowali, khususnya di Desa Bungi, yang tengah mengalami transformasi sosial akibat industrialisasi nikel. Penelitian ini bertujuan menganalisis bentuk perlindungan hukum terhadap perempuan korban KDRT, efektivitas implementasi UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, dan faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukumnya. Metode yang digunakan adalah yuridis empiris dengan pendekatan sosiologis, perundang-undangan, dan kasus; data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi terhadap enam informan kunci. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan preventif dan represif terhadap perempuan korban KDRT di Kabupaten Morowali belum berjalan optimal. Data DP3AP2KB mencatat peningkatan kasus dari 7 kasus (2020) menjadi 40 kasus (2024). Hambatan utama meliputi dominasi budaya patriarki, ketergantungan ekonomi perempuan, rendahnya kesadaran hukum masyarakat, penyelesaian secara adat yang tidak berpihak kepada korban, serta ketiadaan rumah aman (shelter). Penelitian ini menyimpulkan bahwa ketidakefektifan UU PKDRT di Kabupaten Morowali disebabkan oleh kelemahan pada empat dari lima faktor efektivitas hukum Soekanto, dengan faktor budaya sebagai hambatan paling fundamental. Diperlukan penguatan kelembagaan, peningkatan kapasitas aparat, dan transformasi budaya hukum masyarakat secara simultan.